lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pemerintah merencanakan akan menjual tanah di lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur yakni di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Namun hingga saat ini, belum ada kepastian beberapa harga yang akan ditawarkan untuk tanah di ibu kota baru nanti.
Dilansir TribunKaltim.com pada Rabu (4/9/2019), menurut Presideh Joko Widodo, dirinya memperkirakan harga tanah di ibu kota baru nanti adalah Rp 2 juta per meter.
Baca: Cari Nama Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur, Pemerintah Akan Gelar Sayembara
Baca: Menhub Persilakan Tiongkok Investasi Bangun Transportasi di Ibu Kota Baru Guna Kurangi APBN
Nantinya setiap warga Indonesia diperbolehkan untuk membeli lahan secara individu, tanpa perantara dan tidak dijual kepada pengembang.
"Kita akan menjual kepada individu langsung, tidak ke pengembang, juga tidak kepada swasta, karena (nanti) harganya (jadi) mahal. Misalnya saya jual Rp 2 juta per meter."
"Saya sudah tanya banyak orang, kalau harga Rp 2 juta per meter, banyak yang minat. Orang Jakarta banyak yang punya uang. Dalam tiga hari juga habis."
"Bandingkan dengan harga di sini (lokasi strategis Jakarta), harga tanah sudah Rp 200 juta per meter," kata Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan lebih dari 35 pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/9/2019) dikutip TribunnewsWiki dari TribunKaltim.com (4/9/2019).
Presiden Jokowi menjelaskan, hamparan tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara merupakan tanah negara dengan luas keseluruhan 180 ribu hektare (ha).
"Jadi areal yang kita patok itu 180 ribu hektare. Tapi tidak semua itu akan dibangun. Yang akan dibangun untuk ibu kota baru 40 ribu hektare," imbuh Presiden.
Untuk perinciannya, pembangunan jangka panjang ibu kota baru seluas 40.000 hektare.
Dari luasan itu, 10.000 ha akan dipakai untuk lokasi pembangunan kompleks perkantoran pemerintah pusat.
Dari 10 ribu hektare akan dibangun terlebih dahulu kompleks istana dan kantor kementerian/lembaga.
Kemudian, sisa lahan peruntukan 30.000 hetare dijual dengan menawarkan ke pembeli per individu, bukan korporasi dan tidak melalui perantara atau semacam pengembang.
Menurut rencana Presiden Jokowi, ibu kota negara di Kalimantan Timur langsung di bawah otoritas Presiden, bukan dalam pengawasan Gubernur, maupun Bupati atau Walikota.
Namun, urusan penjualan tanah akan ditangani badan otoritas, yang lembaganya masih dalam tahap pembahasan.
Sebelum menjual tanah seluas sekitar 30 ribu hektare, akan terlebih dahulu dibuatkan aturannya.
Misalnya, tanah dibuat kavling-kavling ukuran luas 200 meter, 500 meter, dan untuk perusahaan misalnya maksimum 5.000 meter.
Baca: Lokasi Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur Dikelilingi 2 Bandara Internasional Terbaik Asia Pasifik
Baca: Kaltim Ternyata Punya 3 Stadion Bertaraf Internasional, Satu di Antaranya Mirip Stadion Eropa
Adapaun syarat untuk tanah yang dibeli, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa ada syarat-syarat khusus untuk pembelian tanah.
"Syaratnya, tanah harus dibangun dalam dua tahun, jika tidak dibangun, sertifikatnya akan dicabut. Rumah tidak boleh satu lantai, minimum 2 lantai. Tidak boleh juga tinggi-tinggi, maksimum 6 lantai," ungkap Jokowi.
Rencana menjual tanah tersebut menjawab kritikan dari sejumlah kalangan karena mempertanyakan sumber pendanaan pembangunan ibu kota baru.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengumumkan ibu kota baru berlokasi di Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Pemerintah pun menyebutkan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp 466 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hanya 19,2 persen sumber pendanaan menggunakan APBN.
Sementara porsi terbesar bersumber dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar 54,6 persen dari keseluruhan dana yang dibutuhkan. Adapun 26,2 persen sisanya bakal mengandalkan investasi swasta.
"Sebenarnya saya sudah tanya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Bu, ini menurut Bappenas, dana yang dari APBN sekitar 19 persen, bagaimana?"
"Lalu ibu Sri Mulyani bilang, wah itu kecil pak. Silakan lanjut. Jadi saya lanjutkan," kata Jokowi sembari berseloroh "Biasanya ibu Menkeu, kalau minta dana, langsung keluar 10 kalkulator. Tapi ini, tidak."
"Kalau harga Rp 2 juta per meter (kali 30 ribu hektare = 300 juta meter, Red), maka pemerintah akan mendapat Rp 600 triliun."
"Apalagi kalau dijual Rp 3 juta per meter, kita sudah mendapat Rp 900 triliun. Tapi kita tidak untuk mencari untung. Ingat tanah ibu kota ini, tanah negara, jadi tidak perlu membeli," ujar Presiden Jokowi.
Alasan Pemindahan Ibu Kota Ke Kalimantan Timur
Presiden Jokowi menjelaskan, wilayah Kalimantan TImur memiliki resiko bencana yang minim, seperti bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor.
Kalimantan Timur berada di wilayah strategis dan berdekatan dengan wilayah kota yang telah berkembang yaitu Balikpapan dan Samarinda.
Jokowi juga menyampaikan, wilayah tersebut telah memiliki infrastruktur yang lengkap dan terdapat lahan yang telah dikuasai oleh pemerintah sebanyak 180 ribu hektar.
Jokowi berharap pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimatan akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.
(TRIBUNKALTIM.COM/TRIBUNNEWSWIKI.COM/Abdurrahman Al Farid)
