lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Mahfud MD selaku Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mengungkapkan perbandingan Bendera Bintang Kejora dan Bendera Tauhid.
Dilansir oleh WartaKotaLive.com pada Rabu (4/9/2019), menurut Mahfud MD, kedua bendera tidak masalah dikibarkan asal tidak ada niat kemerdekaan di dalamnya.
Hal tersebut diungkapkan oleh Mahfud MD di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang tayang pada Selasa (3/9/2019) malam.
Baca: Tantang Warganet Buktikan Tudingan Anti-bendera Tauhid, Mahfud MD Akan Beri Hadiah 10 Juta
Baca: KOMENTAR Pedas Fadli Zon soal Strategi Jokowi di Papua: Sudah Naik Motor Trail Tapi Tak Didengarkan
Mahfud MD juga menceritakan tentang Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang saat itu banyak melakukan pendekatan persuasif secara individu kepada masyarakat Papua.
Saat itu, Gus Dur bahkan mengizinkan warga Papua untuk menggelar diskusi kemerdekaan Papua.
“Ayo diskusi saya ikut, tetapi jangan deklarasi, karena kamu bagian dari saya, saya bagian dari kamu,” kata Mahfud MD mencontohkan perkataan Gus Dur saat itu dikutip TribunnewsWiki dari WartaKotaLive.com (4/9/2019).
Selain itu kata Mahfud, Gus Dur juga mengizinkan Bendera Bintang Kejora berkibar di manapun.
Mahfud MD juga mengatakan, bahwa dirinya juga tidak pernah mempermasalahkan pengibaran Bendera Tauhid di Indonesia.
“Baik bintang kejora, baik bendera berkalimat Tauhid sama-sama boleh di Indonesia, sepanjang mereka tidak meminta merdeka,” terang Mahfud MD.
Masalahnya kata Mahfud selama ini orang-orang yang mengibarkan bintang kejora sebagai simbol kemerdekaan.
“Itu yang ditangkap itukan mengibarkan bintang kejora ditangkap karena minta merdeka,” jelas Mahfud.
“Kalau anda tidak minta merdeka tidak apa, seperti sama Bendera tauhid itu bukan bendera radikal saya sering pakai,” imbuh Mahfud.
Mahfud juga mengatakan ia tidak masalah dengan Bendera Tauhid.
Jika bendera tersebut hanya digunakan untuk penguatan iman saja.
“Tetapi kalau dipakai suatu kelompok untuk melawan negara, untuk melawan ideologi bangsa itulah yang namanya radikal,” kata Mahfud.
Simak videonya berikut :
Mahfud MD Ungkap Percakapan dengan Jokowi
Sebelumnya di acara yang sama, Mahfud MD juga blak-blakan tentang percapakannya dengan Presiden Jokowi.
Mahfud MD menuturkan, ia melakukan diskusi dengan Jokowi.
Dalam pertemuan itu, keduanya membahas mengenai Papua.
"Baru kemarin saya bicara dengan presiden, ya berdiskusi tentang ini, yang kesimpulannya, kata presiden, 'Kalau saya mau berpikir politik, untuk apa membangun Papua?' Politik dalam arti politik elektoral," ujar Mahfud MD menceritakan diskusinya dengan Jokowi.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga menuturkan, Jokowi berkilah jika dirinya berfokus untuk pemilu.
"Kalau saya ingin menang pemilu, untuk apa? Wong dia (Jokowi) pemilihnya 1 juta 800, enggak milih juga tetap menang," papar Mahfud MD menirukan ucapan Jokowi kembali.
"Tapi saya bukan soal pilihan kata presiden. Itu saudara kita yang harus dibangun. Maka saya buat infrastruktur, saya datang ke sana," sambungnya.
Mahfud MD juga menjelaskan mengenai afirmasi yang diberikan pemerintah untuk Papua.
"Ada otsus (otonomi khusus) afirmasi juga otsus itu. Misalnya, kepala daerah di Papua harus putra Papua atau orang yang diakui oleh adat yang resmi sebagai orang Papua. Itu kan sudah pemberian afirmasi yang bagus," sebut Mahfud MD.
"Di sana juga ditentukan sejumlah anggota DPR kalau tidak salah 25 persen dari seluruh anggota DPR harus orang Papua," paparnya.
Selain itu ada pula mengenai akses untuk masuk ke universitas bergengsi di Indonesia.
"Ada lagi, masuk universitas negeri yang besar-besar di Indonesia, yang sulit sekali itu tidak harus ikut tes. Ini jatah mahasiswa untuk Papua, di UI sekian, di UGM sekian. Karena apa kita ingin afirmasi mereka agar maju," sebut Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.
"Bahwa kemudian tidak maju-maju seperti dana tadi, itu gimana? Pengelolanya kan orang daerah sendiri, orang mereka. Ya minta maaf saja kalau mau diperiksa BPK, enggak bisa diperiksa, orangnya pergi, bukunya hilang," tegas Mahfud MD.
"Itu yang terjadi. Mari perbaiki bersama-sama," pungkasnya.
Sebelumnya, Mahfud MD juga menyinggung mengenai anggaran Papua yang sangat besar.
"Anggaran Papua itu besar, lebih dari 12 kali orang itu untuk anggaran orang perkepala dengan orang Jawa," kata Mahfud MD.
"Setiap otsus itu mendapat Rp 17,5 juta per kepala, namun tidak pernah sampai ke masyarakat," jelasnya.
"Di Jawa perkepala, tidak sampai Rp 1,5 juta. Bayangkan Rp 1,5 juta banding Rp 17,5 juta. Artinya pemerintah sudah sungguh-sungguh bangun Papua. Apa yang mereka minta diberikan," tegasnya.
(WARTAKOTALIVE.COM/TRIBUNWOW.COM/TRIBUNNEWSWIKI.COM/Abdurrahman Al Farid)
