KOMENTAR Pedas Fadli Zon soal Strategi Jokowi di Papua: Sudah Naik Motor Trail Tapi Tak Didengarkan

KOMENTAR Pedas Fadli Zon soal Strategi Jokowi di Papua: Sudah Naik Motor Trail Tapi Tak Didengarkan Rakyat


zoom-inlihat foto
fadlizoon.jpg
SURYA ONLINE/IST
Fadli Zon memberikan keterangan seusai ditolak masuk Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Rabu (21/8/2019). Fadli Zon Ditolak Mahasiswa Papua saat ke Asrama di Surabaya: Saya Tak Diusir, Mereka Cuma Lagi Off.


Benny merespons tuduhan Wiranto yang menyebut dirinya sebagai dalang di balik kerusuhan di Papua.

Tak Ada Referendum

Wiranto menggelar konferensi pers terkait Papua, Selasa (3/9/2019). Dalam konferensi pers tersebut, Wiranto menyatakan, tidak ada referendum untuk Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, Wiranto juga berharap agar masyarakat tidak terkecoh dengan berita yang disampaikan tokoh separatis Papua yang diduga sebagai dalang kerusuhan di Papua, Benny Wenda.

Melalui siaran langsung Breaking News Kompas TV, Wiranto mengklarifikasi tuduhan pihak-pihak yang menganggap pemerintah telah bersikap tidak adil terhadap Papua dan Papua Barat.

Selain itu, Wiranto juga mengklarifikasi wacana referendum Papua dan Papua Barat yang beberapa waktu ini digaungkan oleh warga Papua.

Sebagian artikel ini tayang di Kompas.com dengan judul Fadli Zon: Jokowi Naik Motor Trail ke Papua tetapi Tidak Didengarkan Rakyat, Ini Ada yang Salah

Aksi demonstrasi mahasiswa Papua dengan membawa serta bendera Bintang Kejora di depan Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). Aksi serupa mereka lakukan di depan Istana Negara dengan tuntutan referendum untuk Papua.
Aksi demonstrasi mahasiswa Papua dengan membawa serta bendera Bintang Kejora di depan Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). Aksi serupa mereka lakukan di depan Istana Negara dengan tuntutan referendum untuk Papua. (KOMPAS.COM/DEAN PAHREVI)

Wiranto menyebut, banyak informasi dan tuntutan tentang referendum atau keinginan untuk memisahkan diri dan merdeka dari Indonesia.

Menko Polhukam itu mengatakan, pihak-pihak yang menuntut referendum sebenarnya tidak menyadari apa yang terjadi selama ini.

"Kalau kita berbicara referendum, sebenarnya hukum internasional sudah tidak ada lagi tempat untuk Papua dan Papua Barat disuarakan referendum," kata Wiranto.

Dalam hukum internasional, referendum bukan untuk wilayah yang sudah merdeka, tetapi wilayah Non-Self-Governing Territories.

Menko Polhukam Wiranto (tengah) memberikan sambutan saat menghadiri acara Yospan Papua dalam Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/9/2019). Kegiatan yang digelar oleh masyarakat Papua yang tinggal di Jakarta itu untuk memperkenalkan kebudayaan Papua dalam seni tari dan musik serta untuk menjalin persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. TRIBUNNEWS.COM/IQBAL FIRDAUS
Menko Polhukam Wiranto (tengah) memberikan sambutan saat menghadiri acara Yospan Papua dalam Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/9/2019). Kegiatan yang digelar oleh masyarakat Papua yang tinggal di Jakarta itu untuk memperkenalkan kebudayaan Papua dalam seni tari dan musik serta untuk menjalin persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. TRIBUNNEWS.COM/IQBAL FIRDAUS (TRIBUN/IQBAL FIRDAUS)

Misalnya, Timor Timur yang merupakan provinsi seberang lautan dari Portugis. Di PBB, Timor Timur memang bukan wilayah Indonesia.

Karena itu, di sana boleh mengajukan referendum. Namun, Papua dan Papua Barat sudah pernah referendum pada 1969.

"Sesuai prinsip-prinsip Piagam PBB, sudah dilaksanakan satu jajak pendapat yang didukung oleh sebagian besar anggota PBB. Muncul resolusi 2524 yang sah, Papua dan Papua Barat (waktu itu Irian Barat) sah sebagai wilayah NKRI," jelas Wiranto.

"Keputusan PBB tidak bisa bolak-balik ditinjau lagi, ganti lagi, nggak bisa. Sehingga jalan untuk ke sana sebenarnya tidak ada lagi," lanjutnya.(*)





Editor: haerahr
BERITATERKAIT
Ikuti kami di
KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2026 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved