lihat foto
"Jadi tidak ada seperti berita yang disampaikan Benny Wenda di luar negeri bahwa Indonesia mengebiri hak rakyat Papua dan Papua Barat. Kalau setiap hari ada pembunuhan, pelanggaran HAM, Papua dianaktirikan, itu tidak benar!" kata Wiranto.
"Kalau berbicara hak-hak dasar warga papua tidak dipenuhi, hak politik, ekonomi, sosial, budaya merasa dikebiri oleh pemerintah misalnya itupun tidak benar dengan UU otonomi khusus (otsus) hak-hak dasar itu sudah diberikan silakan diatur sendiri oleh pemda disana dengan tetap mengacu hukum Indonesia. " tegasnya.
Wiranto menerangkan sejumlah pencapaian sebagai bukti komitmen pemerintah yang dikatakan sejak era Presiden Jokowi dalam membangun wilayah Papua dan Papua Barat.
"Pemerintah sudah cukup adil bahkan sangat adil karena khusus Papua dan Papua Barat dana yang digelontorkan [untuk pembangunan disana] cukup besar misalnya tahun lalu tercatat Rp 92 trilyun."
"Sementara dana pendapatan daerah yang tersedot [ke pusat] hanya Rp 26 trilyun, jadi ada subsidi dari pusat untuk pembangunan Papua dan Papua Barat," tegasnya.
Pemerintahan Jokowi mengklaim telah menggelontorkan dana hingga Rp 92 trilyun untuk membangun Papua
Sebelumnya, Wiranto secara terbuka menyebut Benny Wenda yang menjadi pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) terlibat dalam kerusuhan di Papua dan Papua Barat.
Menurut pemerintah Indonesia, Benny Wenda menghasut dan memprovokasi sejumlah negara dengan menyebarkan informasi palsu terkait peristiwa tersebut.
"Benar bahwa Benny Wenda adalah bagian dari konspirasi masalah ini," kata Wiranto.
Namun demikian, Benny Wenda menyangkal balik tuduhan Wiranto di CNN Indonesia.
Menurut Benny Wenda, demonstrasi yang terjadi di Papua selama beberapa pekan terakhir ini terjadi secara spontan akibat ketidakadilan yang dirasakan warga di sana selama ini.
"Pemerintah Indonesia hanya berupaya mengalihkan perhatian dari kenyataan dengan menyalahkan saya," tuturnya.
Selama puluhan tahun Benny Wenda menentang bergabungnya Papua Barat dengan Indonesia dan kerap melakukan upaya menjadikan Papua merdeka.
Benny Wenda kemudian pergi ke Inggris dan mendapat suaka pada tahun 2002
Tidak ada kemungkinan adanya referendum.
Benny Wenda mendesak digelar referendum sebagai jalan keluar konflik di Papua.
Sementara pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada kemungkinan referendum bagi wilayah Papua dan Papua Barat.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Dinar Fitra Maghiszha)
