Deretan Fakta Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Dianggap Warisan Buruk Periode Pertama Jokowi

Meski masih menuai pro kontra, pemerintah memastikan kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan akan tetap dilakukan.


Deretan Fakta Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Dianggap Warisan Buruk Periode Pertama Jokowi
Kompas.com/ Luthfia Ayu Azanella
ustrasi BPJS Kesehatan. 


Meski masih menuai pro kontra, pemerintah memastikan kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan akan tetap dilakukan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah mengusulkan kenaikan iuran sebesar dua kali lipat.

Itu artinya, peserta JKN kelas I yang tadinya hanya membayar Rp 80 ribu tiap bulan harus membayar sebesar Rp 160 ribu.

Sementara itu, peserta JKN kelas II yang tadinya membayar Rp 51 ribu harus membayar Rp 110 ribu.

Tadinya, pemerintah juga mengusulkan kenaikan iuran untuk peserta JKN mandiri kelas III.

Yang tadinya membayar Rp 25.500 maka setiap bulan harus membayar sebesar Rp 42 ribu.

Namun, usulan itu kemudian ditolak oleh DPR dengan alasan pemerintah harus membenahi data peserta yang masih karut marut.

Baca: Farhat Abbas Sibuk Berseteru dengan Hotman Paris, Nia Daniaty Pamer Foto Jalan-jalan hingga Pesta

Defisit berkepanjangan jadi alasan

Pihak pemerintah telah memaparkan bahwa iuran BPJS Kesehatan saat ini masih di bawah perghitungan aktuaria.

Hal tersebut menjadi salah satu akar masalah defisit berkepanjangan BPJS Kesehatan yang ditemukan dalam audit BPKP terhadap JKN.

Dikutip dari Kompas.com, Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris menyebut bila iuran tidak dinaikkan, maka defisit BPJS Kesehatan akan tembus Rp 77,9 triliun pada 2024.





Halaman
1234
Penulis: Widi Pradana Riswan Hermawan






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2019 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved