TRIBUNNEWSWIKI.COM – Soal Mantan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Suprajarto yang menolak diangkat menjadi Dikektur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) memicu reaksi berbagai pihak.
Terlebih pernyataan Suprajarto yang mengaku tidak pernah diajak berkomunikasi mengenai hal tersebut sebelumnya.
Salah satunya dari Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dikutip dari Kompas.com, Kementrian BUMN mengaku telah berkomunikasi dengan Suprajarto sebelum dirinya ditunjuk untuk menjabat Dirut BTN.
“Pimpinan Kementerian BUMN senantiasa berupaya menyampaikan keputusan penugasan secara langsung pada pihak pihak yang diberi penugasan.
Komunikasi terus dilakukan untuk bersama sebagai keluarga besar BUMN untuk memberikan yang terbaik bagi kinerja dan pertumbuhan BUMN ke depan," ujar Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/8/2019).
Baca: Suprajanto Tolak Jadi Dirut Bank BTN, Berikut Jajaran Direksi Baru Bank BTN
Baca: Suprajarto Tolak Jabat Dirut BTN, Pilih Liburan, Akui Tak Pernah Diajak Bicara Kementerian BUMN
Baca: Bank Tabungan Negara (BTN)
Gatot menjelaskan, rotasi di jajaran direksi BUMN merupakan hal yang biasa dan penunjukan direksi disesuaikan dengan keahlian yang bersangkutan.
Selain itu ia juga berharap dengan adanya rotasi ini Bank Tabungan Negara (BTN) semakin berkembang.
“Diharapkan direksi yang memimpin BTN ke depan bisa membawa BTN semakin kuat dan bertumbuh,” kata Gatot.
Disisi lain, penolakan Suprajarto menjadi Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) mendapat dukungan dari Serikat Kerja (SP) Bank Tabungan Negara (BTN).
“Kami Serikat Pekerja BTN bersepakat akan ada di barisan Suprajarto yang menolak untuk menduduki Dirut Bank BTN ,” ujar Ketua Umum DPP SP BTN Satya Wijayantara dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/8/2019).
Menurut Setya, Menteri BUMN Rini Soemarno telah bertindak sewenang-wenang terhadap Suprajarto.
Selain itu Rini juga dianggap tidak mentaati perintah Presiden Jokowi yang melarang menterinya untuk mengambil kebijakan strategis selama masa transisi pemerintahan.
Menurut Setya, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilakukan BTN merupakan bentuk pengambilan kebijakan strategis.
“Kami akan melakukan aksi menolak kebijakan Menteri BUMN yang sudah semena-mena dan tidak patuh pada perintah dan intruksi Presiden Joko Widodo,” kata Setya.
Baca: Setelah Selesaikan Divide World Tour, Ed Sheeran Putuskan Rehat dari Dunia Musik Sementara
Baca: Hari Ini dalam Sejarah - Hari Ulang Tahun Cristian Gonzales
Baca: Gemasnya Tingkah Gempi Saat Nyanyikan Lagu I Love You 3000 Milik Stephanie Poetri
Diketahui sebelumnya Suparjarto merupakan direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Keputusan perombakan jabatan dalam BTN itu ditentukan setelah BTN menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Menara BTN, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2019).
RUPSLB ini berlangsung sejak pukul 14:30 WIB dan berakhir sekitar pukul 17:20 WIB.
Direktur Utama BTN Maryono diganti oleh Suprajarto, yang sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).
Baca: Tinjau Bandara Baru Yogyakarta, Jokowi : Pembanguan Airport Tercepat di Indonesia
Baca: Terkait Kebijakan Bank Indonesia, Bank-Bank BUMN Mulai Turunkan Bunga Kredit
Baca: Lokasi Operasi Patuh Jaya Hari Ini Jumat 30 Agustus 2019 dan Pelanggaran yang Jadi Target Polisi
“Atas penetapan RUPSLB saya tidak dapat menerima keputusan itu, saya memutuskan untuk mengundurkan diri hasil keputusan RUPSLB BTN,” ujar Suprajarto di Jakarta, Kamis malam.
