Hari Ini Dalam Sejarah: 29 Agustus 1945, Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

TRIBUNNEWSWIKI.COM – Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk pada 29 Agustus 1945 dan merupakan cikal bakal dari Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI).

KNIP diresmikan dan anggotanya dilantik pada 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta.

Tanggal pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yaitu pada 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

KNIP merupakan badan pembantu Presiden yang beranggotakan pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah, termasuk didalamnya mantan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

KNIP beranggotakan 137 orang dan diketuai oleh Mr Kasman Singodimedjo.

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibuat berdasarkan pasal IV, aturan peralihan, Undang-undang Dasar 1945. 

KNIP hanya bersifat sementara dan akan dibubarkan ketika DPR sudah dibentuk, yaitu pada 15 Februari 1950.(1) 

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pada 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI ditetapkanlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan dan dipilihlah Ir Soekarno dan Drs Moh Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama, tetapi Indonesia belum memiliki system kelembagaan yang ditentutakan oleh UUD 1945 seperti MPR, DPR, dan DPA.

Lalu pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali mengadakan persidangan dengan agenda membicarakan rencana pembentukan Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia, Badan Keamanan Rakyat.

Baca: Hari Ini Dalam Sejarah: 28 Agustus 1996 Pangeran Charles dan Lady Diana Resmi Bercerai

Baca: Hari Ini Dalam Sejarah: 26 Agustus 1968 Rilisnya Lagu ‘Hey Jude’ Milik The Beatles

Baca: Hari Ini Dalam Sejarah: 23 Agustus Jerman-Uni Soviet Menandatangani Pakta Molotov-Ribbentrop

Komite Nasional dibentuk dari tingkat pusat hingga daerah, untuk Komite Nasional yang berada di daerah disebut Komite Nasional Daerah. (2) 

Dengan berlakunya Aturan Peralihan Pasal IV, Presiden menjadi pelaksana kekuasaaan eksekutif sekaligus menjalankan peran sebagai MPR, DPR dan DPA. (3) 

Sedangkan KNIP hanya membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya.

Pada rapat pleno KNIP pada 16 Oktober 1945, wakil Presiden Drs Mohammad Hatta mengeluarkan maklumat Pemerintahan RI No X yang isinya meliputi hal-hal sebagai berikut.

Bahwa KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN.

Bahwa pekerjaan KNIP sehari-hari berhubungan dengan gentingnya keadaan, dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang anggotanya dipilih diantara mereka serta bertanggung jawab kepada KNIP.

Baca: 100 Kumpulan Ucapan Hari Kemerdekaan Ke-74 RI, 17 Agustus: Kata-kata Inspiratif, Cocok buat Status

Baca: Hari Ini dalam Sejarah 5 Agustus: Marilyn Monroe Ditemukan Meninggal Dunia

Dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, maka fungsi KNIP berubah dari sebagai pembantu presiden menjadi pelaksana kekuasaan legislative dan tidak berhak lagi mengurus hal-hal yang berkenaan dengan tindakan pemerintahan. (4)

Dalam rapat pleno KNIP tanggal 16 Oktober tersebut, juga dibentuk Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) yang diketuai oleh Sutan Syahrir.

Dalam masa awal ini KNIP telah mengadakan sidang di Kota Solo pada tahun 1946, di Malang pada tahun 1947, dan Yogyakarta tahun 1949.

Lalu pada tanggal 10 Nopember 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang menimbulkan banyak korban dari pihak Indonesia.

Sehubungan dengan itu, KNIP dalam Sidang Pleno ke-3 tanggal 27 Nopember 1945 mengeluarkan resolusi yang menyatakan protes yang sekeras-kerasnya kepada Pucuk Pimpinan Tentara Inggris di Indonesia atas penyerangan Angkatan Laut, Darat dan Udara atas rakyat dan daerah-daerah Indonesia. (5)

(TRIBUNNEWSWIKI/Ami Heppy)