Greenpeace Indonesia: Pemerintah Harus Pastikan Ibu Kota Baru Tidak Dibangun di Lahan Konservasi

Salah satu media Internasional yang menyoroti pemindahan ibu kota baru ialah Agence Frence Presse atau AFP.


zoom-inlihat foto
jokowi-memberikan-keterangan-pers-terkait-rencana-pemindahan-ibu-kota.jpg
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN


Sedangkan analisis risiko politik Kevin O'Rourke seperti dikutip dari South China Morning Post mengatakakan pemindahan ibu kota baru merupakan gerakanb untuk memperkuat persatuan.

"Memindahkan ibukota dari Jawa adalah gerakan yang bertujuan untuk memperkuat persatuan," kata analis risiko politik yang berbasis di Jakarta Kevin O'Rourke.

"Jakarta akan terus menjadi megacity - sebagai pusat keuangan dan perdagangan - selama beberapa dekade lagi, tetapi pada akhirnya itu berisiko besar terhadap perubahan iklim." lanjutnya.

Presiden Jokowi Widodo berpendapat pergeseran ibukota akan membantu mengatasi kesenjangan pendapatan di kepulauan lebih dari 17.000 pulau.

Sementara Jawa menyumbang hampir 60 persen dari populasi Indonesia dan menyumbang sekitar 58 persen dari produk domestik bruto, Kalimantan menyumbang 5,8 persen dari populasi dan menyumbang 8,2 persen dari PDB.

Baca: Ibu Kota Pindah Jadi Trending Topic di Media Sosial: Ada Meme Monas Terbang ke Kaltim

Baca: Obyek Wisata - Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

Baca: Jokowi : Jakarta Tetap Jadi Prioritas Pembangunan Kota Bisnis

Menurut Menteri Perencanaan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, pemerintah berencana untuk memulai proyek pemindahan ibu kota baru pada 2021.

“Kami tidak akan mengganggu hutan lindung yang ada, sebaliknya kami akan merehabilitasi hutan itu. Awalnya, kami membutuhkan 40.000 hektar lahan, dan dapat diperluas menjadi 180.000, ” ujar Bambang Permadi, mencatat bahwa sebagian besar lahan sudah dimiliki pemerintah.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Saradita Oktaviani)





BERITATERKAIT
Ikuti kami di
KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2025 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved