lihat foto
Letaknya tidak di mulut teluk.
Melainkan jauh di dalam teluk.
Untuk mendapatkan bentangan jembatan yang lebih pendek.
Tapi karena posisi jembatan ini tidak di mulut teluk, tetap saja banyak yang memilih menyeberang dengan speed boat.
Kini sudah jelas.
Lokasi yang disebutkan Bapak Presiden meliputi dua kabupaten: Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Berarti lokasi itu tepat di lengkung terdalam teluk tersebut.
Persis di bekas Hak Pengusahaan Hutan ITCI.
Berarti ibu kota baru nanti tidak perlu membangun bandara baru.
Cukup menggunakan bandara Balikpapan yang sekarang.
Toh dari bandara ini sudah dibangun jalan tol ke Samarinda.
Sedang dikerjakan.
Kelak bisa saja ada exit di jalan tol ini.
Exit ke ibu kota --yang entah apa nama kota itu nanti.
Lokasi ini letaknya juga hanya sekitar 40 km dari Bukit Soeharto --yang pernah disebut-sebut sebagai lokasi ibu kota.
Berarti tidak akan ada persoalan tanah.
Cukup menggunakan tanah ITCI itu --berapa ribu hektar pun.
Dan Jakarta tidak perlu galau.
Tidak jadi ibu kota kan tidak apa-apa.
Masih bisa jadi Bapak Kota. (Dahlan Iskan)
Hingga berita ini diturunkan, Tribunnews.com masih mencari konfirmasi kepada pihak Prabowo terkait hal ini.
Prabowo setuju ibu kota dipindah
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto setuju dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke sebagian kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, di Kalimantan Timur (Kaltim).
"Pak Prabowo menyampaikan kepada seluruh anggota Fraksi Gerindra bahwa usulan pemindahan Ibu Kota sudah menjadi usulan Rencana jangka Panjang yang menjadi usulan Gerindra sejak 2014 lalu," ujar Juru Bicara Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak ketika dihubungi, Selasa (27/8/2019).
Hanya saja, Prabowo memberikan sejumlah catatan penting mengenai wacana pemindahan Ibu Kota Negara tersebut.
Catatan pertama, Pemindahan Ibu Kota harus didasari dengan kajian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Tidak grasa-grusu, dan menjadi program jangka panjang yang dipersiapkan dengan matang," jelas Dahnil.
Catatan Kedua, Pemindahan ibu kota harus didasari dengan pandangan ekonomi Oppourtunity cost (Biaya Kesempatan) selain tentu financial cost (Biaya Keuangan), yang pondasi dasarnya tentu adl prioritas.
Baca: Kasus Rasisme Asrama Papua, Polda Jatim Bakal Tetapkan Tersangka, Ada 2 Perusak Bendera Merah Putih
"Jangan sampai rencana tersebut mengabaikan masalah paling dasar lain," ulasnya.
Catatan ketiga, masalah paling dasar lain kapasitas negara menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan kedaulatan ekonomi sprt kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan pertahanan dan keamanan.
"Karena semua masalah yang tadi disebutkan adalah masalah Primer kita sebagai bangsa dan negara," tegasnya.
Catatan Keempat, pemindahan Ibu kota, selain memperhatikan prioritas, kesenjangan ekonomi, juga hrs memperhatikan dampak sosial, budaya dan politik bagi persatuan dan kesatuan NKRI.
Karena pemindahan Ibu kota tidak sekedar masalah Ekonomi, namun ada masalah antropologis (budaya) dan masalah geopolitik, pertahanan, keamanan, juga masalah lingkungan hidup dan lainnya.
Jadi tidak boleh pandangan pemindahan ibu kota sekedar dilihat dari sisi ekonomi an sich.
"Pada prinsipnya, beliau dan Gerindra mendukung segala upaya baik yang pro masa depan, bukan upaya yang abai masa depan. Sukses selalu untuk Pak Jokowi dan jajarannya," jelasnya.(*)
