lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan dengan tegas agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk menangkap pelaku ucapan rasis dalam kasus persekusi terhadap mahasiswa Papua.
Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar pelaku tindakan ras dan etnis segera ditangkap.
“Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas. Ini tolong digarisbawahi,” ujar Presiden Jokowi seperti dilansir dari laman setpres.setneg.go.id, Kamis (22/8/2019).
Tak hanya itu, Jokowi juga berencana mengundang sejumlah tokoh Papua ke Istana.
“Baik tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk datang ke Istana berbicara masalah percepatan kesejahteraan di Tanah Papua,” kata Jokowi.
Baca: Mahasiswa Papua Tolak Kiriman 2 Dus Miras dari Oknum Polisi di Bandung
Di sisi lain, ormas Front Pembela Islam (FPI) Surabaya memberikan klarifikasi seputar aksi penggerudukan asrama mahasiswa Papua pada 16 dan 17 Agustus 2019 lalu.
Berikut rangkuman berita terkini Papua pascakerusuhan sebagaimana dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber, Jumat (23/8/2019):
1. Bertemu Menkopolhukam, Kapolri, dan Panglima TNI, Masyarakat Papua Curhat
Menkopolhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderl Tito Karnavian bertemu dengan masyarakat Papua di Manokwari, Papua Barat.
Pertemuan berlangsung di Swiss-Belhotel, Manokwari, Kamis (22/8/2019).
Seorang tokoh masyarakat Manokwari meluapkan kesedihannya.
Tokoh masyarakat bernama George C Auparay ini awalnya diberi kesempatan untuk bertanya dan diskusi usai Menkopolhukam Wiranto berbicara.
George langsung meluapkan kesedihan dan emosinya mengingat tindakan penghinaan yang diterima warga Papua.
"Kami ini sudah sepakat bahwa kita semua satu bangsa, tapi mengapa kami diperlakukan begini. Kalau begini kami menyesal berada di negara model begini, dimana kami tak diakui sebagai bangsa, sebagai anak bangsa Indonesia," kata George.
Baca: FPI Surabaya Klarifikasi Aksi di Asrama Papua Surabaya: Sebut Tri Susanti yang Ajak Ikut Aksi Demo
Menurutnya, permintaan maaf tidaklah cukup untuk mengobati rasa sakit yang dirasakan masyarakat Papua.
Menurutnya harus ada tindakan nyata agar kejadian tak berulang.
"Kami sedih, susah menatap masa depan kami dengan perlakuan begini. Minta maaf adalah hal biasa, Natal, Idulfitri bisa kita lakukan, tapi soal penghinaan suatu suku bangsa ini sangat luar biasa, kami tidak terima," tegasnya.
"Kemarin saya sempat tulis dua gubernur menghadap presiden minta Papua keluar NKRI. Maksudnya apa, agar ini tidak terulang lagi, hari ini minta maaf, besok terulang lagi. Kalau perlu buat kepres atau UU, kalau ada yang berkata rasis ke orang Papua, kami keluar dari NKRI," kata dia dengan nada tegas.
Mendengar curahan hati George, Wiranto langsung meluruskan bahwa penghinaan yang diterima warga Papua dilakukan oknum tertentu.
"Kita paham emosi itu, tapi kami juga ingin meluruskan bahwa cercaan dan hinaan bukaan dari pemerintah, itu dari oknum. Tidak hanya Papua yang dihina, kami pun, bahkan presiden kita bertahun-tahun dicerca. Jaman kebebasan seeperti ini orang ngomomg senaknya, tapi sekali lagi itu oknum," tegas Wiranto.
Wiranto juga mengungkapkan, pemerintah Indonesia tak pernah menganaktirikan Papua, bahkan Papua dianggap sebagai kesayangan pemerintah.
"Kalau pemerintah, kita bersyukur bahwa ada kebijakan presiden yang ingin memacu pembangunan di Papua dan Papua Barat agar berakselerasi supaya bisa seimbang dengan provinsi lain. ABPN yang digelontorkan ke Papua itu beberapa kali lipat dibanding yang ke provinsi lain, itu betul. Pemerintah sayang ke Papua dan masyarakatanya, jika tidak, tak mungkin presiden sering kunjungan ke sini dan gelontorkan dana besar," ujarnya.
