lihat foto
Oleh karena itu, belum ada keputusan dan pengumuman soal lokasi persis ibu kota baru.
Pemerintah baru sebatas menentukan, ibu kota pengganti DKI Jakarta akan ada di Pulau Kalimantan.
Ada dua daerah yang hingga saat ini menjadi kandidat kuat sebagai ibu kota baru, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
"Akan kita umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya," kata Jokowi.
Baca: Jokowi Bantah Menteri ATR, Sebut Lokasi Ibu Kota Baru Bukan di Kaltim: Masih Tunggu Kajian
Baca: Kepala Bappenas Tegaskan Lokasi Pasti Ibu Kota Negara Menunggu Pengumuman Jokowi
3. Gubernur Kaltim Buat Pergub
Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor berencana membuat payung hukum berupa peraturan gubernur (Pergub) untuk mengunci kawasan Ibu Kota Negara (IKN).
Payung hukum ini dimaksud untuk penataan kawasan khusus non-komersial di lokasi Ibu Kota Negara, guna mencegah adanya broker tanah.
"Iya, kami keluarkan Pergub untuk penataan kawasan khusus penataan Ibu Kota Negara," ungkap Isran, usai acara dialog bersama Bappenas dan kepala daerah se-Kaltim di Balikpapan, Rabu (21/8/2019).
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi menyampaikan kegembiraan atas informasi wilayahnya dipilih sebagai lokasi ibu kota baru.
"Kami siap menjalankan perintah selanjutnya terkait IKN (ibu kota negara)," ungkap Hadi Mulyadi, melalui pesat singkat WhatsApps kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2019).
Warga Kaltim, kata Hadi, patut bangga dan bersyukur atas keputusan ini.
Meski, rencana pemindahan IKN ke Kaltim memberi dampak positif dan negatif.
Untuk itu, masyarakat Kaltim harus siap bekerja keras memanfaatkan peluang positif atas pemindahan ini.
Baca: Terkait Pemindahan Ibu Kota Baru, Gubernur Kaltim Akan Buat Pergub untuk Cegah Broker Tanah
4. Fadli Zon Usul Jajak Pendapat
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon ikut merespons pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.
Fadli mengusulkan ada jajak pendapat yang melibatkan masyarakat.
Menurut Fadli Zon, ini diperlukan agar proyek pemindahan ibu kota diketahui secara transparan oleh masyarakat.
"Kalau perlu diadakan referendum ya, agar ada pendapat masyarakat. Apa sih pendapat masyarakat? Apakah memang perlu pindah ibu kota atau tidak?" ujar Fadli.
"Jadi jangan mengada-ada, apalagi dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang ini," ucapnya.
Fadli tetap berpendapat pemindahan ibu kota seharusnya tidak menjadi prioritas pemerintah.
