lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengkritisi kebijakan pemerintah soal anggaran untuk mobil dinas menteri pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa anggara untuk mobil dinas menteri baru itu lebih baik digunakan untuk membantu para korban gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah.
Dikutip dari Kompas.com, menurutnya mobil yang ada saat ini masih memadai untuk digunakan kembali sebagai mobil dinas menteri di Kabinet Kerja Jilid II nanti.
“Untuk membantu sekolah-sekolah yang kemarin hancur akibat gempa di NTB maupun juga di Sulteng yang dijanjikan oleh Pak Jokowi.
Itu jelas lebih diperlukan oleh rakyat ketimbang mobil dinas yang sesungguhnya pun masih memadai untuk digunakan,” kata Hidayat saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Hidayat juga menambahkan bahwa anggaran pengadaan mobil baru sebaiknya digunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Menurutnya, hal itu dapat menyukseskan program pemerintah terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.
Ia mengatakan bahwa untuk melahirkan SDM unggul maka diperlukan advokasi, di antaranya adalah anggaran yang memadai.
Hidayat juga menegaskan bahwa dirinya tidak setuju jika pemerintah memaksakan membeli mobil baru untuk menteri kabinet di periode 2019-2024 di tengah masih banyaknya hal lain yang perlu diprioritaskan.
“Saya lebih setuju bila pemerintah betul-betul jujur ya dengan program unruk memajukan SDM yang unggul.
Dan karenanya seluruh anggaran yg ada mestinya dipergunakan untuk ke sana,” ujarnya.
Baca: Jokowi Sempat Pilih Kijang Innova Jadi Mobil Presiden, Bagaimana Standar Mobil Presiden Seharusnya?
Baca: Menteri ATR Sofyan Djalil Bocorkan Lokasi Ibu Kota Negara Baru
Sebelumnya memang dikabarkan bahwa para menteri Presiden Jokowi masa jabatan 2019-2024 akan mendapat mobil dinas baru.
Alasannya, sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai periode 2019 mobil dinas para menteri belum pernah diganti, yaitu tetap menggunakan Toyota Crown Royal Saloon.
Adapun nominal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disiapkan untuk pengadaan mobil dinas menteri ini mencapai Rp 147 miliar lebih.
Informasi tersebut diketahui dari tender Pengadaan Kendaraan Menteri Negara/Pejabat Setingkat Menteri yang tercantum dalam laman resmi Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) dengan kode 26344011.
Informasi tersebut dibuat sejak 19 Maret 2019.
Di dalamnya, diketahui nilai pagu paket Rp 152.540.300.000, sementara nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 147.312.469.200.
Peserta tender tersebut diikuti oleh 41 perusahaan, namun hanya empat yang lolos kualifikasi yaitu PT Astra International, PT New Ratna Motor, PT Agung Automall, serta PT Hadji Kalla.
Dari empat perusahaan tersebut, keluarlah PT Astra Internastional sebagai pemenang tender dengan penawaran Rp 147.229.317.000.
(TribunnewsWIKI/Widi Hermawan)
Jangan lupa subscribe kanal Youtube TribunnewsWIKI Official
