lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta izin parlemen untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan.
Rencana pemindahan ibu kota tersebut disampaikan Jokowi dalam pidato kenegaraan yang disampaikan dalam sidang paripurna bersama DPD/DPR/MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi bahkan meminta izin dan dukungan di hadapan parlemen agar rencana itu bisa terlaksana.
"Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak, Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi, seperti dikutip Tribunnewswiki dari Kompas.com.
Baca: Sidang Tahunan MPR 2019 - Singgung Regulasi Ruwet, Nada Bicara Jokowi Meninggi : Harus Dipangkas!
Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan bertujuan untuk pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.
Karena selama ini Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.
"Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah," kata Jokowi.
Jokowi memaparkan fokus pemerintah pada tahun 2020 adalah mengurangi ketimpangan antarwilayah di Indonesia.
"Belanja negara pada tahun 2020 juga difokuskan untuk pengurangan ketimpangan antarwilayah," paparnya.
Jokowi berharap pemindahan ibu kota akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.
"Oleh karena itu, kita akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru,” tambah Jokowi.
Baca: Pidato Presiden Dalam Rangka HUT RI ke-74, Jokowi: Lambat Asal Selamat Tidak Lagi Relevan
Menurutnya, adanya ibu kota baru ini bukan hanya menjadi simbol dan identitas bangsa, namun ini juga mencerminkan kemajuan bangsa.
"Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil," papar Jokowi.
Jokori juga menekankan bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan ini tak akan menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang besar.
Ia akan memusatkan pendanaan dengan partisipasi swasta, dan juga BUMN.
"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha," ujar Jokowi.
Baca: Sidang Tahunan MPR 2019, SBY Kembali Absen, Jokowi Sebut Sandiaga Uno Sebagai Sahabat
Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan
Sebelumnya, rencana pemindahan ibu kota semakin serius dipersiapkan pemerintah.
Beberapa waktu yang lalu, ibu kota baru dipastikan akan menempati Pulau Kalimantan.
Dikutip Tribunnewswiki.com dari setkab.go.id pada Selasa (6/8/2019), Presiden Jokowi menyebut ada tiga wilayah yang dipertimbangkan menjadi ibu kota baru.
Tiga wilayah tersebut adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
Hingga kini, beberapa alternatif lokasi ibu kota baru terus dikaji.
Presiden Jokowi mengatakan akan segera memaparkan detail setelah diputuskan.
Baca: 15 Poin Pidato Pesiden Joko Widodo Dalam Sidang MPR 2019
Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN) Bambang Brodjonegoro menjelaskan nantinya presiden akan memberikan arahan, agar pusat pemerintahan yang baru dibangun seperti standar kota internasional.
Nantinya, ibu kota baru ini juga akan menjadi rujukan dan acuan pengembangan kota-kota lain di Indonesia.
Bambang Brodjonegoro juga menjelaskan bahwa nantinya biaya pemindahan ibu kota berasal dari APBN, kerja sama pemerintah-badan usaha, serta dari partisipasi swasta BUMN.
Untuk APBN, Bambang Brodjonegoro menjelaskan pemerintah akan berupaya melakukan kerjasama pengelolaan aset.
Pemindahan ibu kota merupakan proyek jangka panjang.
Baca: Risiko Pemindahan Ibu Kota : Bahaya Tanah Gambut, Konflik Agraria hingga Picu Pembakaran Lahan
Bambang Brodjonegoro yang juga Kepala Bappenas menjelaskan, tahun 2020 hanya merupakan tahap awal.
Tahap tersebut meliputi penyiapan infrastruktur dasar, land clearing, dan berbagai hal lain.
Namun, ia mengungkapkan tahapan tersebut masih awal, tidak akan besar.
Selanjutnya, pada 2021 pemindahan ibu kota memasuki tahap full construction.
Pemindahan tahap pertama diharapkan dapat dilangsungkan pada 2024.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Ekarista/Ahmad Nur Rosikin)
Jangan lupa subscribe channel YouTube Tribunnewswiki.com:
