17 AGUSTUS - Prosedur dan Kriteria Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 penetapan seseorang untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional ditentukan oleh para anggota Dewan Gelar. Prosedur dan kriteria pengusulan dijelaskan di bawah ini


17 AGUSTUS - Prosedur dan Kriteria Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional
(wikiwand.com)
Daftar pahlawan nasional dalam tabel gambar 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 penetapan seseorang untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional ditentukan oleh para anggota Dewan Gelar. Prosedur dan kriteria pengusulan dijelaskan di bawah ini




  • Informasi Awal


TRIBUNNEWSWIKI.COM -  Penetapan seseorang untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional bukan ditentukan sembarang orang melainkan melalui para anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Aturan dewan gelar tersebut tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Dewan yang kepengurusannya berada di bawah Kementerian Sosial tersebut terdiri atas tujuh orang, satu ketua, satu wakil ketua, dan lima orang anggota.

Penetapan seseorang menjadi pahlawan nasional memiliki ragam tujuan.

Tribunnewswiki.com menghimpun beberapa prosedur dan kriteria pengusulan gelar pahlawan nasional dari situs resmi Kementerian Sosial.

Baca: 17 AGUSTUS - Serial Pahlawan Nasional: Dr. Drs. H Mohammad Hatta

Baca: 17 AGUSTUS - Serial Pahlawan Nasional : Muhammad Mangundiprojo

Baca: 17 AGUSTUS - Serial Pahlawan Nasional: Moehammad Jasin

Baca: 17 AGUSTUS - Serial Pahlawan Nasional: I Gusti Ketut Pudja

 


Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2009, tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 25 dan Pasal 26, terdapat syarat-syarat untuk memperoleh gelar.

Syarat-syarat ini terdiri dari syarat umum dan khusus, yaitu:

Syarat Umum:

  1. WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI.
  2. Memiliki integritas moral dan keteladanan.
  3. Berjasa terhadap bangsa dan negara.
  4. Berkelakuan baik;
  5. Setia dan tidak menghianati bangsa dan negara; dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. [1]


Selain syarat umum, juga terdapat syarat khusus, yaitu:

Syarat Khusus

  1. Pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa;
  2. Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan; melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya-dan melebihi tugas yang diembannya;
  3. Pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara.
  4. Pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
  5. Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi dan/atau melakukan perjuangan, yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional. [2]


Terdapat juga syarat administrasi untuk mengusulkan seseorang sebagai pahlawan nasional.

Beberapa syarat administrasi yang diperlukan adalah:

  • Rekomendasi dari Pemerintah Daerah (Gubernur) dan Surat Pengantar dari Dinas Sosial Provinsi (secara berjenjang).
  • Hasil sidang Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) tingkat Provinsi sebagaimana format laporan Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
  • Riwayat hidup dan Perjuangan calon Pahlawan Nasional :
  1. Nama
  2. Tempat dan Tanggal Lahir
  3. Pendidikan
  4. Tempat dan Tanggal Meninggal
  5. Riwayat Perjuangan secara kronologis
  • Biografi calon Pahlawan Nasional yang diusulkan :
  1. Pendahuluan
  2. Latar belakang berdasarkan pokok-pokok aktifitas situasi dan kondisi yang dihadapinya.
  3. Dilampirkan daftar kepustakaan.
  4. Ditulis dalam format karya akademik.
  5. Hasil penelitian.
  • Seminar usulan Calon Pahlawan Nasional dan makalah makalahnya :
  1. Makalah dibuat berdasarkan karya akademik dan hasil penelitian, dan dilampirkan daftar pustaka.
  2. Komposisi seminar terdiri dari : (a) Perwakilan Kementerian Sosial RI, (b) Pakar/Sejarawan level Nasional, (c) Pakar/Sejarawan level Daerah/ Provinsi.
  • Dokumen-dokumen Pendukung calon Pahlawan Nasional, antara lain :
  1. Daftar dan bukti Tanda Kehormatan yang pernah diterima/diperoleh.
  2. Catatan pandangan/ pendapat orang dan tokoh masyarakat tentang calon Pahlawan Nasional. yang bersangkutan.
  3. Foto-foto/ gambar dokumentasi perjuangan Calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan.
  4. Foto calon Pahlawan Nasional berukuran 5 R sejumlah tiga (tiga) lembar.
  5. Telah diabadikan namanya melalui sarana monumentall sehingga dikenal masyarakat disertai surat keterangan dan foto dari Pemda setempat..
  6. Buku–buku pendukung usulan Calon Pahlawan Nasional
  • Biodata dan kontak lengkap ahli waris calon Pahlawan Nasional yang diusulkan
  • Seluruh Dokumen/data pengusulan calon Pahlawan Nasional dimasukan kedalam CD [3]

  • Prosedur


Masyarakat mengajukan usulan Calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota setempat.

Bupati/Walikota mengajukan usulan Calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan kepada Gubernur, melalui instansi Sosial Provinsi setempat.

Instansi Sosial Provinsi menyerahkan usulan Calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan tersebut kepada Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) untuk diadakan penelitian dan pengkajian (melalui Proses seminar, Diskusi maupun Sarasehan).

Usulan Calon Pahlawan Nasional yang menurut pertimbangan TP2GD dinilai memenuhi kriteria, kemudian diajukan kepada Gubernur yang akan merekomendasikan kepada Menteri Sosial RI, Alenteri Sosial RI Cq, Direktorat Jenderal Pemberdayaan sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Direktorat kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mengadakan verifikasi kelengkapan administrasi.

Usulan calon Pahlawan Nasional yang telah memenuhi persyaratan administrasi kemudian diusulkan kepada Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) untuk dilakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan.

Usulan Calon Pahlawan Nasional yang menurut pertimbangan TP2GP dinilai memenuhi kriteria, kemudian oleh Menteri Sosial ‘RI.. diajukan kepada Presiden-RI melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan guna mendapatkan persetujuan Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional sekaligus Tanda Kehormatan lainnya.

Usulan Calon Pahlawan Nasional yang tidak memenuhi persyaratan dapat diusulkan kembali 1 (satu) kali dan dapat diusulkan kembali minimal 2 (dua) tahun kemudian terhitung mulai tanggal penolakan, sedangkan usulan Calon-Pahlawan Nasional yang ditunda dapat diusulkan kembali dengan melengkapi persyaratan yang diminta dan diajukan kembali kepada Menteri.

Upacara penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional dilaksanakan oleh Presiden RI menjelang Peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. [4]

(Tribunnewswiki.com/Dinar Fitra Maghiszha)



   


Sumber :


1. direktoratk2krs.kemsos.go.id
2. direktoratk2krs.kemsos.go.id
3. direktoratk2krs.kemsos.go.id
4. pahlawancenter.com








KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2019 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved