Konferensi Malino (16 Juli – 25 Juli 1946)

TRIBUNNEWSWIKI.COM – Konferensi Malino adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Malino, Sulawesi Selatan sejak 16 Juli sampai 25 Juli 1946. (1)

Konferensi Malino diselenggarakan oleh Letnan Gubernur Jenderal Van Mook yang bertujuan untuk membentuk negara-negara federal di daerah yang baru diserahterimakan oleh Inggris dan Australia kepada Belanda. (2)

Konferensi Malino menghasilkan keputusan untuk membangun ketatanegaraan baru di wilayah Hindia Belanda dengan sistem Negara Indonesa Serikat.

Keputusan Konferensi Malino tersebut ditandatangani oleh Tjokorda Raka Sukawati, Nadjamoedin Daeng Malewa, RJ Mathekohy, A Asikin Noor, serta Sultan Hamid II. (3)

Dalam situasi politik yang tidak menentu di Indonesia, Belanda melakukan tekanan politik dan militer di wilayah Indonesia.

Tekanan politik dilakukan dengan menyelenggarakan Konferensi Malino.

Seperti yang sudah disinggung di atas, Konferensi Malino bertujuan untuk membentuk negara-negara federal di daerah yang baru diserahterimakan oleh Inggris dan Australia kepada Belanda.

Dengan adanya Konferensi Malino, Belanda berharap daerah-daerah tersebut akan mendukungnya dalam pembentukan negara federasi.

Di samping itu, Belanda juga terus mengirim pasukannya memasuki Indonesia.

Akibatnya, kadar permusuhan antara kedua belah pihak semakin meningkat. (4)

Baca: Konvensi Jenewa (26 April – 21 Juli 1954)

Baca: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Dalam Konferensi Malino ini istilah Irian pertama kali dikemukakan.

Tokoh yang mengemukakan istilah Irian adalah Frans Kaisiepo yang menurut bahasa lokal berarti “sinar yang menghalangi kabut”.

Istilah Irian diusulkan untuk mengganti istilah Papua yang konon memiliki konotasi negatif.

Papua berasal dari sebutan “papoa” yang berarti “si keriting”, sedangkan Irian juga kerap kali diartikan sebagai “Ikut RI Anti Netherland”. (5)

Konferensi Malino berlanjut ke Konferensi Denpasar pada 7 Desember 1946.

Di tengah Konferensi Denpasar, terjadi aksi pembantaian oleh Westerling di Timur Makassar.

Menurut Edwar Poelinggomang, peristiwa itu membuat takut para delegasi. “Jadilah keputusan membentuk negara Uni Indonesia-Belanda disetujui,” ujarnya.

Pada 24 Desember 1946 terbentuk negara federal pertama, Negara Indonesia Timur, yang mencakup seluruh Indonesia timur kecuali Papua.

Sukawati terpilih sebagai wali negara, sementara Nadjamoedin sebagai perdana menteri merangkap menteri perekonomian. (6)

Konferensi Malino dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan (Borneo) dan Timur Besar (De Groote Oost). (7)

Pada intinya, keputusan Konferensi Malino adalah menyetujui usulan Belanda yang ingin membentuk negara-negara bagian menjadi sebuah federasi atau negara serikat di Indonesia.

Pada Konferensi Malino, para wakil delegasi setuju untuk membentuk negara federal dengan kepimpinanan Belanda.

Pada konferensi ini, Belanda juga membentuk Dewan Kepala-kepala Departemen (Raad van Departementshooden) yang diisi perwakilan dari negara-negara federal bentukannya. (8)

Kepala Komisariat Umum Pemerintah untuk Kalimantan dan Timur Besar yang adalah Dr. W. Hoven.

Diangkat pula menjadi anggota luar biasa Dewan Kepala-kepala Departemen (Raad van Departementshooden) untuk urusan kenegaraan adalah Sukawati (Bali), Najamuddin (Sulawesi Selatan), Dengah (Minahasa), Tahya (Maluku Selatan), Dr Liem Tjae Le (Bangka, Belitung, Riau), Ibrahim Sedar (Kalimantan Selatan) dan Oeray Saleh (Kalimantan Barat), yang kemudian disebut dengan Komisi Tujuh.

Sementara itu, peraturan pembentukan negara-negara bagian diputuskan dalam konferensi berikutnya di Denpasar, Bali.

Sebelum itu akan dilangsungkan konferensi dengan wakil golongan minoritas di Pangkal Pinang, Pulau Bangka. (9)

(TribunnewsWIKI/Widi Hermawan)

Jangan lupa subscribe kanal Youtube TribunnewsWIKI Official