Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

PPKI merupakan perubahan dari Badan Persiapan Usaha Penyidik Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atas izin perwira tinggi Angkatan Darat Jepang di Saigon.


zoom-inlihat foto
rapat-ppki-pada-18-agustus-1945.jpg
Kompas.com/Osman Ralliby/Dokumentasi Historica, Penerbit Bulan-Bintang, Djakarta
Rapat PPKI pada 18 Agustus 1945 yang salah satu hasilnya adalah menetapkan UUD 1945 serta memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.

PPKI merupakan perubahan dari Badan Persiapan Usaha Penyidik Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atas izin perwira tinggi Angkatan Darat Jepang di Saigon.




  • Latar Belakang Berdirinya PPKI


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) terbentuk pada 7 Agustus 1945.

PPKI merupakan perubahan dari Badan Persiapan Usaha Penyidik Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atas izin perwira tinggi Angkatan Darat Jepang di Saigon, Hisaichi Terauchi.

Pada 1 Maret 1945, BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Cosakai dibentuk atas arahan komandan pasukan pendudukan Jepang di Indonesia, Kumaaikici Harada.

BPUPKI dibentuk dengan tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Jepang membutuhkan bantuan Indonesia untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya.

Maka dari itu, BPUPKI adalah iming-iming kemerdekaan oleh Jepang agar Indonesia mau membantu Jepang.

BPUPKI diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil Ichibangase Yosio dan Raden Pandji Soeroso.

Beranggotakan 62 orang, BPUPKI mengadakan sidang pertamanya di Gedung Volksraad dengan agenda pembahasan mengenai bentuk negara, filsafat negara, dan perumusan dasar negara.

Dalam merumuskan dasar negara, BPUPKI membentuk Panitia Sembilan.

Rumusan dasar negara dihasilkan pada 22 Juni 1945 dan diberi nama Piagam Jakarta (Jakarta Charter).

BPUPKI resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Pembentukan PPKI diresmikan oleh Jenderal Terauchi di Saigon, Vietnam pada 9 Agustus 1945.

PPKI atau dalam Bahasa Jepang dikenal dengan Dookuritsu Junbo Inkai bertujuan untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI dalam meresmikan pembukaan dan batang tubuh konstitusi.

PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Moh. Hatta.

Anggota PPKI lebih sedikit dibandingkan BPUPKI, yaitu 21 orang dan merupakan perwakilan dari daerah-daerah di Indonesia.

21 anggota PPKI di antaranya, 12 orang berasal dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, 1 orang masing-masing dari Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan 1 perwakilan etnis Tionghoa.

Pada 9 Agustus 29145, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam guna mendengar instruksi lanjutan Jepang terhadap PPKI.

Pada 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan pada 24 Agustus 1945 dengan wilayah meliputi bekas jajahan Hindia Belanda.

Pada 14 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat kembali ke tanah air.

Setelah mendengar bahwa Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu saat Kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom, golongan tua dan golongan muda pejuang kemerdekaan terlibat pro dan kontra atas peristiwa tersebut.

Golongan muda ingin proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan lantaran Jepang sudah kalah namun golongan tua tetap ingin keputusan diserahkan pada PPKI sebagai panitia persiapan kemerdekaan.

Pada 16 Agustus 1945, para tokoh pemuda antara lain Soekarni, Wikana, Aidit dan Chaerul Saleh dari perkumpulan "Menteng 31" menculik Soekarno dan Moh. Hatta ke Rengasdengklok guna menjauhkan Soekarno dan Moh. Hatta dari pengaruh Jepang.

Akhirnya Soekarno dan Moh. Hatta setuju bahwa kemerdekaan Indonesia diproklamasikan tanpa adanya campur tangan pihak Jepang.

Sesampainya di Jakarta, para tokoh berkumpul di kediaman Laksamana Maeda di Jl Imam Bonjol No. 1 guna merumuskan naskah proklamasi.

Pada 17 Agustus 1945 naskah proklamasi dibacakan oleh Ir. Soekarno di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat.

Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI oleh Ir. Soekarno 17 Agustus 1945
Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI oleh Ir. Soekarno 17 Agustus 1945 (google)

Baca: TRIBUNNEWSWIKI: Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Baca: TRIBUNNEWSWIKI: Naskah Pidato Soekarno 1 Juni 1945

  • Anggota PPKI


Awalnya PPKI terdiri dari 21 orang, namun tanpa sepengetahuan Jepang, PPKI menambahkan 6 orang anggotanya dari golongan pergerakan nasional.

Anggota Awal

1. Ir. Soekarno (Ketua)

2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)

3. Prof. Mr. Dr. Soepomo (anggota)

4. KRT Radjiman Wedyodiningrat (anggota)

5. R. P. Soeroso (anggota)

6. Soetardjo Kartohadikoesoemo (anggota)

7. Kiai Abdoel Wachid Hasjim (anggota)

8. Ki Bagus Hadikusumo (anggota)

9. Otto Iskandardinata (anggota)

10. Abdoel Kadir (anggota)

11. Pangeran Soerjohamidjojo (anggota)

12. Pangeran Poerbojo (anggota)

13. Dr. Mohammad Amir (anggota)

14. Mr. Abdul Maghfar (anggota)

15. Teuku Mohammad Hasan (anggota)

16. Dr. GSSJ Ratulangi (anggota)

17. Andi Pangerang (anggota)

18. A.A. Hamidhan (anggota)

19. I Goesti Ketoet Poedja (anggota)

20. Mr. Johannes Latuharhary (anggota)

21. Drs. Yap Tjwan Bing (anggota)

Anggota Tambahan

22. Achmad Soebardjo (Penasihat)

23. Sajoeti Melik (anggota)

24. Ki Hadjar Dewantara (anggota)

25. R.A.A. Wiranatakoesoema (anggota)

26. Kasman Singodimedjo (anggota)

27. Iwa Koesoemasoemantri (anggota)

Baca: TRIBUNNEWSWIKI: Ratna Sarumpaet

Baca: TRIBUNNEWSWIKI: Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Wiranto, S.H., M.M.

 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (google)

  • Sidang I PPKI (18 Agustus 1945)


Dalam sidang tersebut terjadi perdebatan antara kelompok yang berbeda pendapat terhadap sila pertama Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta.

Para tokoh keagamaan non-muslim dari Timur dan tokoh keagamaan penganut ajaran kebatinan serta golongan nasionalis keberatan dengan sila pertama.

Akhirnya permusyawarahan bersepakat untuk mengubah sila pertama Pancasila.

Perubahan yang dilakukan dalam sidang PPKI pertama antara lain:

Kata “Muqaddimah” yang merupakan kata bahasa Arab pada preambule Undang-Undang Dasar diganti dengan kata “Pembukaan”.

Pada Pembukaan alenia keempat, berbunyi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Ini sekaligus mengganti sila pertama Pancasila.

Pada Pembukaan alenia keempat, kalimat “Menurut Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” diganti menjadi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Ini sekaligus mengganti sila kedua Pancasila.

Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam” diganti menjadi “Presiden adalah orang Indonesia asli”.

Sidang PPKI pertama berhasil mengesahkan UUD 1945 dan menetapkan Soekarno dan Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia serta tugasnya yang akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk sementara.

Baca: TRIBUNNEWSWIKI: Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum.

Baca: TRIBUNNEWSWIKI: Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.

  • Sidang II PPKI (19 Agustus 1945)


Sidang kedua PPKI dilaksanakan pada 19 Agustus 1945 dengan membentuk 12 kementerian, 4 menteri negara, dan menetapkan 8 provinsi di Indonesia sekaligus menunjuk gubernurnya.

Daftar gubernur 8 provinsi di Indonesia:

Sumatera : Teuku Mohammad Hasan

Jawa Barat :  Sutardjo Kartohadikusumo

Jawa Tengah : R. Panji Surono

Jawa Timur : R.M. Suryo

Sunda Kecil (Nusa Tenggara) : Mr. I. Gusti Ketut Puja

Maluku : . J. Latuharhary

Sulawesi : G.S.S.J. Ratulangi

Kalimantan : Ir. Pangeran Mohammad Noor

  • Sidang III PPKI (22 Agustus 1945)


Sidang ketiga PPKI dilaksanakan pada 22 Agustus 1945 dengan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan tentara kebangsaan yang disebut Badan Keamanan Rakyat (BKR).

PPKI resmi dibubarkan pada 29 Agustus 1945 dibarengi dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat.

Komite Nasional Indonesia Pusat diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo dengan anggota berjumlah 136 orang.

Pada 1 Januari 1946, BKR diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), dan berubah menjadai Tentara Republik Indonesia pada 26 Januari 1946.

Kemudian Tentara Republik Indonesia disempurnakan menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh pemerintah pada 7 Juni 1946.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Yonas)

Jangan lupa subscribe official Youtube channel TribunnewsWiki di TribunnewsWiki Official



   








KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

  • Alec Baldwin

    Alec Baldwin ialah seorang komedian, aktor, penulis, produser,
Tribun JualBeli
© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved