lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto secara resmi menyatakan telah membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
Keputusan tersebut diambil berdasarkan rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan, Prabowo mengembalikan mandat dukungan sebagai pasangan capres-cawapres ke masing-masing partai politik.
Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2019.
Dalam putusannya, MK menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga.
Baca: Tanggapan Jokowi-Maruf, Megawati hingga Jubir BPN Terkait Putusan MK
Prabowo Subianto menyerahkan sepenuhnya nasib Koalisi Indonesia Adil dan Makmur kepada masing-masing partai.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mempersilakan mitra koalisinya untuk mengambil keputusan apakah akan tetap berada di barisan oposisi Joko Widodo-Ma'ruf atau sebaliknya.
"Yang jelas Prabowo menyerahkan sepenuhnya ke koalisi
Kalau mau lanjut ayo, kalau enggak juga enggak apa-apa
Itu kan hak masing-masing," kata anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade kepada Kompas.com, Jumat (28/6/2019).
Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mengusung Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019 terdiri dari lima partai politik.
Selain Gerindra, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat dan Partai Berkarya.
Baca: Terkait Putusan MK, Maruf Amin: Kita Satu, Kita adalah Indonesia
Lantas, bagaimana sikap partai koalisi?
Simak rangkumannya, disarikan Tribunnewswiki.com dari Kompas.com :
1. Presiden PKS: Sikap Politik Partai Harus Berdasarkan Keputusan Majelis Syuro
Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Sohibul Iman menuturkan bahwa partainya belum menentukan sikap politikpasca-pembubaran koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.
Sohibul mengatakan, arah politik PKS pada periode 2019-2024 akan ditentukan berdasarkan keputusan Majelis Syuro sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.
"Kita lihat perkembangan yang ada secara politik dan yang kedua adalah bagimana sikap dari Majelis Syuro.
Saya kan eksekutif.
saya tidak bisa sendiri kecuali harus bedasarkan keputusan Majelis Syuro," ujar Sohibul di kediaman pribadi Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).
