Manuvernya Dinilai Coreng Jokowi, Moeldoko Diminta Dipecat dari Jabatan Staf Kepresidenan

Dinilai coreng wajah Jokowi, Moeldoko disebut harusnya dipecat secara tak hormat dari jabatannya sebagai Ketua Staf Kepresidenan.


zoom-inlihat foto
moeldoko-isu-reshuffle.jpg
Kompas.com
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (purn) Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019)(KOMPAS.com/Haryantipuspasari)


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pergerakan politik Moeldoko yang membuat dirinya menjadi ketua umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) dapat banyak kritikan.

Moeldoko dinilai mencoreng wajah Jokowi dalam tugasnya sebagai Staf Kepresidenan.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.

Menurut Pangi, Moeldoko harusnya dipecat secara tidak hormat dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Ia pun meminta Moeldoko mundur dari jabatan, setelah adanya penetapan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Kubu AHY.

“Sehingga memecat secara tidak hormat Moeldoko dari posisinya sebagai KSP harus dilakukan. Ini sudah mencoreng wajah Presiden, menjadi beban Istana, karena beliau pejabat negara (di lingkaran Istana),” ujar Pangi, Selasa (9/3/2021) kemarin.

Pangi mengaku khawatir jika aksi pembajakan seperti yang dilakukan Moeldoko dibiarkan, bisa dilakukan pejabat pemerintah lainnya.

Hal ini tentu akan merusak sistem kepartaian yang menunjang demokrasi saat ini.

Jenderal Purn Moeldoko tiba di arena Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versis KLB Sumut.
Jenderal Purn Moeldoko tiba di arena Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versis KLB Sumut. (Tribun-Medan.com)


Lebih lanjut Pangi menyarankan, Jokowi sebaiknya menyatakan ketidakterlibatannya dalam aksi pembajakan yang dilakukan Moeldoko.

Jika Jokowi tetap diam, ujar Pangi, justru akan menguatkan dugaan keterlibatan Istana dalam konflik Demokrat.

Sebagai bentuk ketegasan Istana tak terlibat, Pangi menyebut pemerintah bisa menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak mengikuti aturan AD/ART partai.

Hal ini dilakukan sebagai tindakan pemerintah untuk meyakinkan tak adanya dualisme kepengurusan dalam tubuh Partai Demokrat.

“Pemerintah juga harus meyakinkan tidak ada dualisme kepengurusan dengan menolak memberikan legitimasi, menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak ikut aturan AD/ART partai yang sudah didaftarkan pada lembar dokumen negara tahun 2020,” pungkasnya.

Baca: Jokowi Bersedia Temui Amien Rais, Fahri Hamzah Beri Pujian

Baca: Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya Tetap Setia Pada AHY, Ancam Kirim Santet Banten Ke Moeldoko

Di sisi lain, mantan kader Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun, menegaskan pihaknya lah yang meminta Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, untuk menjadi Ketua Umum Partai.

Jhoni mengatakan Moeldoko selama ini tak pernah berpikir untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

"Bapak Jenderal Doktor Haji Moeldoko tidak pernah berpikir menjadi ketua umum Partai Demokrat. Kenapa saya katakan begitu, karena kamilah yang datang meminang," kata Jhoni.

Ia menambahkan, pihaknya meminta Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat karena merasa ada krisis kepemimpinan dan demokrasi dalam partai berlambang Mercy tersebut.

Jhoni pun membeberkan alasan mengapa pihaknya memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Ia menilai Moeldoko merupakan seorang jenderal yang potensial dan tak memiliki cacat dalam karier militernya.

Tak hanya itu, Moeldoko dianggap memiliki kepribadian yang simpati dan menghargai orang lain.





Halaman
12
BERITATERKAIT
Ikuti kami di
KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2026 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved