Wisnu mengungkapkan, ada jemaah haji yang pingsan ketika mengantre toilet.
Bahkan ada juga yang buang air kecil di samping tenda karena tidak tahan.
"Timwas Haji DPR mendapatkan laporan beberapa jemaah asal Kabupaten Bandung Barat di Maktab 76 Mina, terpaksa buang air kecil di sebelah tenda karena sudah tidak bisa menahan hajatnya," ujar Wisnu dalam keterangannya, Rabu (19/6/2024), dikutip dari Kompas.com.
"Ini dikarenakan antrean di toilet cukup panjang dan butuh waktu menunggu dua jam, terutama di pagi hari, sore hari, dan saat menjelang waktu salat wajib," imbuh dia.
Wisnu miris dengan kejadian keterbatasan toilet ini.
Pasalnya, yang harus merasakan buang air kecil di samping tenda bukan hanya jemaah laki-laki, tapi juga jemaah perempuan
Selain jumlah terbatas, ternyata toilet yang disediakan untuk jemaah haji juga kotor.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu melihat tisu dan pembalut perempuan berserakan di mana-mana.
Wisnu kemudian menyoroti jumlah toilet di Mina yang kurang dan tidak ramah lansia.
Dirinya menyebutkan hanya ada satu toilet duduk dari 10 toilet yang tersedia.
“Padahal 30 persen dari jumlah jemaah haji Indonesia adalah jemaah lansia. Mestinya dari 10 toilet itu setidaknya ada tiga toilet duduk supaya memudahkan jemaah lansia melepaskan hajatnya,” kata Wisnu.
Wisnu menambahkan, Timwas Haji DPR telah meminta Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap persoalan-persoalan yang muncul pada musim haji tahun ini.
"Dan serius melakukan langkah-langkah konkret untuk perbaikan layanan haji tahun depan,” ujar dia.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Abdul Muhaimin Iskandar menggelarinspeksi mendadak (sidak) ke tenda-tenda jemaah haji Indonesia di Mina, Arab Saudi, Senin tengah malam waktu Arab Saudi, (17/6/2024).
Dalam sidaknya itu, Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI ini mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi tenda dan fasilitas yang dianggap tidak memadai bagi jemaah.
"Kami menemukan fakta bahwa jumlah jemaah dengan kapasitas tenda tidak sesuai. Satu orang hanya mendapat tempat tidur tidak sampai satu meter. Mana bisa tidur? Akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang," ujar pria yang akrab disapa Gus Muhaimin ini di salah satu tenda jemaah haji asal Bogor, Jawa Barat.
Selain masalah kapasitas tenda, Gus Muhaiminmenyoroti ketidakadilan dalam pembagian luas tenda.
Dirinya mendapati ada tenda yang berlebihan luas dan leluasa sehingga menimbulkan ketidakadilan.
"Pembagian yang salah ini harus diperbaiki. Ke depan, setiap tenda harus memiliki ukuran per orang yang standar per nama, seperti di hotel," tambahnya dalam siaran persnya, Senin.
Baca: Mengenal Haji Isep Asal Jampangkulon, Sudah 28 Kali Nikah, Alasannya Tolong Wanita Tersakiti
Gus Muhaimin menyoroti rasio kamar mandi yang tidak imbang.
Kondisi ini menyebabkan jemaah harus mengantri hingga dua jam, bahkan ada yang pingsan.
"Rasio kamar mandi harus dihitung ulang. Kebersihan juga tidak terjaga. Mengapa untuk wudhu harus menggunakan wastafel? Seharusnya wudhu biasa saja," kata Gus Muhaimin.
"Ini semua soal biaya, baik biaya yang dikeluarkan oleh jemaah maupun oleh negara. Harus ada negosiasi ulang dan penataan ulang agar para jemaah nyaman, padahal hanya dua hari," kata Gus Muhaimin.
Dalam sidak ini, Gus Muhaiminmenemukan bahwa fasilitas ramah lansia dan difabel masih belum memadai.
Dirinya menyatakan, untuk kamar mandi difabel memang sudah ada, tetapi jumlahnya sangat sedikit dan tidak sebanding dengan rasio jemaah lansia dan difabel.
"Ramah lansia jangan hanya kampanye, tapi harus betul-betul diterapkan. Rasio kamar mandi harus dihitung berdasarkan jumlah lansia dan difabel yang harus difasilitasi, dan yang paling penting, keran-keran wudhu tersendiri harus disediakan," tegasnya.
Gus Muhaimin menekankanperencanaan kebutuhan jemaah haji yang matang sejak awal.
Yakni, tidak boleh ada keterdesakan atau dadakan.
"Ledakan jumlah jemaah harus diantisipasi dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Negara kita kuat, pemerintah kita besar. Masa menangani hal seperti ini saja tidak bisa? Harus bisa," ujarnya.
Gus Muhaiminmenekankan pentingnya pemerintah dalam mengambil peran dominan dalam menentukan fasilitas jemaah.
Oleh karena itu, setiap rapat dengan Kementerian Agama, DPR selalu meminta agar pemerintah tidak didikte oleh perusahaan.
"Pemerintah harus mendikte, sehingga kita bisa memilih tempat yang layak karena jumlah kita besar dan posisi kita kuat," ujarnya.
Sebagai kesimpulan, Gus Muhaimin menyerukanrevolusi dalam penyelenggaraan haji sehingga kondisi yang memprihatinkan ini tidak terulang lagi.
"Revolusi penanganan haji dimulai dari sini, kita akan benahi total," tegasnya.
Dirinya berharap pemerintah nantinya melihat fakta ini dan tidak mendiamkan serta mengulang masalah yang sama setiap tahunnya.
Dalam sidak ini, Gus Muhaimin berharap temuanini dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.
Dengan begitu untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan jemaah haji Indonesia di masa mendatang.