Hal itu diketahui setelah Zulhas menggelar perbincangan dengan Jokowi setelah rapat kabinet.
"Tadi saya tanya sama bapak habis rapat, 'Pak gimana kalau Kaesang maju Wagub Jakarta?' 'Waduh gitu, jangan Pak Zul' katanya," kata Zulhas ditemui di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin (3/6/2024), dikutip dari Kompas.com.
Zulhas sendiri yakin bahwa Kaesang adalah sosok yang tepat untuk memimpin Jakarta.
Dirinya menyebut bahwa dibutuhkan pemimpin muda di masa sekarang.
Bahkan Zulhas kembali bertanya ke Jokowi tentang aturan batas usia pencalonan kepala daerah sudah diubah oleh Mahkamah Agung (MA) menjadi 30 tahun saat dilantik.
Hanya saja, Jokowi, kata Zulhas, tetap bersikeras melarang Kaesang maju.
"Sekarang sudah bisa, Pak', tadi saya bilang. 'Iya, terus siapa yang anu' katanya gitu, yang apa itu yang gugat, gitu yah," ujar Zulhas.
"Sekarang sudah boleh, Pak. Digugat. 'Jangan Pak Zul'. Kira-kira itu," sambung dia menirukan ucapan Jokowi.
Namun demikian, Zulhas juga bercerita ke Jokowi bahwa PAN sudah mengusulkan agar Kaesang maju pada Pilkada.
PAN ingin Kaesang maju dengan salah satu kadernya, yakni Zita Anjani di Jakarta.
"Setahun lalu kalau tak salah. Waktu itu memang karena masih lama itu kan, 'Yang muda-muda, Pak, Kaesang sama Zita' misalnya saya bilang begitu waktu itu," katanya.
"Enggak bisa, Pak Zul (kata Jokowi) Kaesang kan anu, sudah lah biar itu dulu, kira-kira begitu," sambungnya.
Baca: Jawaban Dahnil Anzar Soal Isu Prabowo Bakal Nikahi Mertua Kaesang
Sebelumnya, Kaesang sempat didorong agar berpasangan dengan keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto, Budi Djiwandono di Pilkada DKI Jakarta.
Hanya saja, Budi telah menyatakan tetap diminta Prabowo untuk berada di DPR RI.
Kaesang Pangarep,anak terakhir Jokowi, yang baru terjun ke politik kini dipertimbangkan untuk maju ke Pilkada.
Sebelumnya, Kaesang Pangarep digaang-gadang akan menjadi calon Wali Kota Depok.
Kini Ketua Umum PSI tersebut justru dipertimbangkan untuk maju Pilkada DKI Jakarta 2024.
Pertimbangan itu disampaikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta yang melihat hasil Rembuk Rakyat nyaris tak bisa dijalankan lagi.