Menurut Anies, rakyat lah yang menilai secara langsung sikap Jokowi tersebut.
Bekas Gubernur DKI Jakarta ini bilang, apakah sikap yang demikian perlu diteruskan atau tidak.
Hal tersebut diungkapkan Anies di Banda Aceh, Aceh, Sabtu, 27 Januari 2024.
"Itu semua akan dikembalikan kepada rakyat untuk melakukan penilaian, apakah situasi seperti ini mau diteruskan ataukah dari sini perlu ada perubahan," kata Anies, dikutip dari Kompas.com.
"Menurut kami perlu perubahan," tegasnya.
Anies Baswedan berujar bahwa salah satu agenda perubahan adalah mengembalikan marwah kepemimpinan tingkat nasional agar tak lagi bersifat partisan seperti saat ini.
Baca: Pantas Jokowi Blak-blakan Sebut Presiden Boleh Memihak Capres 1, 2, atau 3, Terkuak Aturan Aslinya
Ia juga bertutur bahwa sudah semestinya seorang pemimpin negara memiliki sikap sebagai seorang negarawan dan mengayomi setiap anak bangsa.
"Kita ingin mengembalikan marwah, kepemimpinan nasional sebagai negarawan yang mengayomi semua, yang merangkul semua," ujar Anies.
"Itu agenda perubahan kita, sehingga kepala negara betul-betul menjadi kepala dari seluruh proses kenegaraan yang menunjukkan sikap kenegarawanan," imbuhnya.
Anies juga menyampaikan gagasan perubahan akan mengembalikan marwah yang kini makin tipis di tingkat pemimpin nasional.
Musabab, menurut dia makin jelas terlihat para pimpinan tingkat pusat berpihak menjadi corong bagi salah satu kelompok yang mereka dukung saja.
"Ini salah satu efek apabila kita tidak menempatkan kepemimpinan nasional sebagai posisi negarawan, tetapi sebagai salah satu, pendukung salah satu penyorong, ya akhirnya muncul suasana negeri ini yang kurang elok rasanya," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).
Baca: Yasonna Laoly Turuti Permintaan Megawati yang Melarang Menteri PDIP Mundur dari Kabinet Jokowi
Jokowi menuturkan, seorang presiden dan menteri boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.
Ayah Gibran Rakabuming Raka ini menyampaikan hal tersebut ketika ditanya terkait dengan menteri-menteri yang berasal dari bidang nonpolitik justru aktif berkampanye saat ini.
Bahkan, Jokowi terang-terangan menyampaikan pernyataan tersebut di depan Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.
"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024.
Kendati boleh mengkampanyekan calon tertentu, Jokowi menegaskan bahwa yang penting para penjabat tersebut tidak menggunakan fasilitas negara.
Jokowi juga menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.