Debat perdana yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (12/12/2024) tersebut memperlihatkan adu argumen yang cukup panas antara capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
Awalnya, Ganjar melontarkan pertanyaan soal komitmen Prabowo terkait penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Ada dua hal yang ditanyakan Ganjar, yakni, terkait apakah Prabowo akan membentuk pengadilan HAM apabila menjadi presiden.
Kemudian, apakah Prabowo akan menemukan dan menunjukkan makan para aktivis yang hilang pada masa Orde Baru agar para keluarga bisa berziarah.
"Kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini Pak agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya ini tidak akan muncul lagi," kata Ganjar.
"Karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya," ujar dia melanjutkan, dikutip dari Kompas.com.
Ganjar kemudian bertanya apakah Prabowo akan membentuk pengadilan ad hoc buat mengadili pelaku penghilangan paksa aktivis, yang sudah diamanatkan DPR sejak 2009.
Semula, Prabowo tidak menjawab dua pertanyaan itu dan justru menyinggung bahwa masalah tersebut sudah ditangani cawapres Ganjar, Mahfud MD.
“Pak Ganjar, justru tadi Anda sebut tahun 2009 kan. Dari sekian tahun yang lalu kan. Dan masalah ini ditangani justru oleh (calon) wakil presiden Anda,” kata Prabowo.
“Saya sudah jawab berkali-kali, tiap lima tahun kalau polling saya naik ditanya lagi soal itu,” kata Prabowo.
Lantaran pertanyaannya tak dijawab, Ganjar Ganjar lantas mengulang dua pertanyaannya itu.
Ganjar mengatakan Prabowo tidak memiliki ketegasan soal kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena tak menjawab pertanyaan itu.
“Loh kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan HAM. Masalah yang bapak tanyakan, agak tendensius. Kenapa pada saat 13 orang hilang ditanyakan kepada saya? Itu tendensius, Pak,” jawab Prabowo dengan nada suara yang mulai meninggi.
Prabowo menyebutkan, jika perlu ada pengadilan HAM atau ad hoc, ia akan membentuk itu.
“Jadi kalau memang, keputusannya mengadakan pengadilan HAM, kita adakan pengadilan HAM, enggak ada masalah,” kata Prabowo.
Namun, pertanyaan soal makam aktivis tetap tidak dijawab oleh Prabowo.
Baca: Disokong Jokowi dan Luhut, Prabowo Yakin Kali Ini Mampu Menangkan Pilpres
Seperti diketahui, penculikan aktivis 1997/1998 adalah penculikan aktivis pro-demokrasi yang terjadi dalam rentang Pemilu Legislatif Indonesia 1997 dan jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998.
Kasus penculikan aktivis 1997/1998 dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar, yang dibentuk Mayor Bambang Kristiono.
Tim Mawar adalah tim kecil yang dihimpun dari anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup IV TNI Angkatan Darat.
Kala itu, Prabowo berstatus sebagai Danjen Kopassus.
Dari penculikan ini, terdapat 13 aktivis yang masih hilang dan sembilan aktivis dilepas.
Di antara aktivis 1998 yang selamat dan bebas adalah Pius Lustrilanang, Budiman Sudjatmiko, Faisol Reza, Andi Arief, dan Nezar Patria.
Pensiunan tentara itu mengeklaim bahwa dirinya merupakan sosok yang sangat keras dalam membela hak asasi manusia.
Ganjar lalu menyindir jawaban Prabowo itu.
"Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa, luar biasa tapi sayang pada dua jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu," kata Ganjar.
Ganjar kemudian membahas soal komitmen Prabowo dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua.
Dirinya menilai pernyataan Prabowo kurang menyentuh akar persoalan.
Ganjar menegaskan ketiadaan dialog menjadi akar permasalahan yang selama ini di Papua dan tak berkesudahan.
"Apa Bapak setuju dengan model dialog yang saya tawarkan itu?"
Prabowo mengatakan, kelompok separatis di Papua telah berlaku bak teroris dengan menyerang masyarakat sipil.
"Untuk itu memang masalah HAM itu menjadi sesuatu yang harus kita utamakan. Kita juga harus lindungi seluruh rakyat Papua," kata dia.