Gibran yang masih menjadi kader PDIP justru memilih menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda bahwa PDIP akan segera mengeluarkan Gibran dari keanggotaan partai berlambang banteng itu.
Menurut Jannus, PDIP tidak akan berperang terbuka melawan Gibran dengan memecat putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. Hal itu lantaran PDI-P paham bahwa Gibran masih didukung oleh kader, simpatisan, serta relawan di luar partai.
Apabila PDIP menunjukkan sikap keras kepada Gibran, partai itu diperkirakan justru merugi karena kehilangan dukungan dari para kader dan simpatisan.
"Pemecatan yang disertai perlawanan yang keras akan memperjelas pembelahan pemilih antara pemilih Jokowi dan pemilih PDI-P dan pemilih Ganjar Pranowo, yang boleh jadi justru akan sangat merugikan PDI-P tentunya, karena pemilih Jokowi jauh lebih luas dan inklusif," ujar Jannus ketika dihubungi, Selasa, (24/10/2023), dikutip dari Kompas.com.
Baca: PDI-P Disebut Takut, Belum Pecat Gibran Gara-gara Tak Enak Berhadapan dengan Jokowi
Baca: Respons Santai Gibran dan Jokowi Setelah Dilaporkan ke KPK soal Kolusi dan Nepotisme
Kalaupun Gibran dipecat, kata dia, pemecatannya akan dilakukan secara halus.
"Karena faktor-faktor tersebut, saya menduga, pemecatan akan terjadi secara halus atau bahkan berpeluang terjadi kalau Ganjar Pranowo kelak keluar sebagai pemenang pemilihan presiden 2024."
Menurut Jannus, partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu mungkin akan bermain dua kaki sehingga memilih untuk tidak mendepak Gibran.
Kata dia, jika PDIP terlalu cepat memecat Gibran dan kemudian Gibran dan Prabowo bakal berjaya pada Pilpres 2024, PDIP tidak punya kesempatan kembali merapat ke lingkaran penguasa atau eksekutif.
"Jadi dengan tetap mempertahankan status Gibran sebagai kader, jika Gibran berhasil masuk Istana, statusnya adalah sebagai kader PDI-P," katanya.
Jannus menduga apabila PDIP langsung memecat Gibran seperti yang dilakukan kepada Budiman Sudjatmiko yang terang-terangan mendukung Prabowo, hal itu malah akan memberikan pembenaran atas rumor retaknya hubungan Megawati dengan Jokowi.
Baca: Dilaporkan kepada KPK atas Dugaan Kolusi & Nepotisme, Gibran Tak Takut: Monggo, Silakan
Selain itu, tindakan pemecatan terhadap Gibran justru berpotensi membuat publik mempertanyakan keberadaan PDIP dan menteri-menteri PDIP dalam pemerintahan Jokowi.
"Lalu akhirnya akan membuat hubungan Megawati dan Jokowi seperti halnya realitas hubungan Surya Paloh dengan Megawati."
Pemecatan Gibran juga memicu perseteruan terbuka Megawati dengan Jokowi. Apabila pemecatan itu benar-benar dilakukan, posisi politik PDIP makin rentan.
"Pasalnya, Presiden Jokowi bisa saja menggunakan kekuasaan dan wewenangnya sebagai presiden untuk melakukan berbagai tekanan kepada PDI-P dan kader-kader PDI-P sendiri, seperti fakta yang dialami oleh Partai Nasdem," ujarnya menjelaskan.
Baca: Gibran Jadi Cawapres, Prabowo: Jika Dinasti Jokowi Ingin Berbakti kepada Rakyat, Salahnya Apa?
Sementara itu, pengamat politik Agung Baskoro menilai nasib Gibran sengaja "digantung" oleh PDIP setelah dia dinyatakan sebagai cawapres pendamping Prabowo.
Agung mengatakan PDIP yang menaungi Gibran itu masih memperkirakan dampak politik apabila pihaknya menetapkan sikap politik terhadap dia.
Kata dia, muncul pilihan moderat agar tujuan mencapai kemenangan dalam Pilpres 2024 bisa diwujudkan.
"Artinya mengemuka opsi moderat di mana mengambangkan soal ini lebih utama agar kepentingan partai dalam mencapai hattrick (kemenangan) bisa diraih," ujar Agung saat dihubungi pada Senin, (23/10/2023), dikutip dari Kompas.com.
Menurut Agung, persoalan lain yang muncul ialah pendapat masyarakat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat batas usia capres dan cawapres belum terkonsolidasi secara masif lantara masih menilai perkara itu elitis.
"Sehingga untuk 'melawan' istana, energi PDIP belum cukup solid menimbang kehadiran Gibran turut membelah kekuatan partai berlambang banteng ini," kata dia menjelaskan.
Agung menyebut partai berlambang banteng itu memahami bahwa putra sulung Jokowi itu kuat secara politik.
Baca: Jokowi, Anwar Usman, Gibran dan Kaesang Resmi Dilaporkan ke KPK Terkait Korupsi, Kolusi & Nepotisme
Gibran saat ini masih menjadi Wali Kota Surakarta. Dia juga didukung oleh Jokowi, para pendukung Jokowi, dan sederat partai politik pendukung Prabowo.
Partai-partai itu adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora Indonesia, Partai Garuda, PRIMA, dan Partai Demokrat.
Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah lama memperingatkan agar para kadernya tidak bersikap mendua menjelang pemilu.
Dia juga mengancam bakal menindak tegas kader yang bermanuver dan tidak mematuhi arahan partai.
Agung menduga jika Megawati memecat Gibran, hal itu dikhawatirkan bisa memunculkan perselisihan dengan Jokowi.
Baca berita lain tentang Gibran Rakabuming Raka di sini.