Padahal, KPK disebut sudah menjadikan Syahrul sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.
“Kalau KPK juga sudah tanggal 26 September seperti yang dikatakan tadi menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, seharusnya ketika dia turun dari pesawat dia sudah terciduk oleh KPK karena dia sudah dinyatakan sebagai tersangka dan sudah punya alat bukti,” kata Todung Mulya Lubis dalam acara Rosi di Kompas TV, Kamis, (5/10/2023), dikutip dari Tribunnews.
Syahrul tiba di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta pada Rabu, (4/10/2023), setelah menghadiri acara di luar negeri. Sebelum pulang ke tanah air, dia bahkan sempat dikabarkan hilang.
Setelah pulang, Syahrul menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Kemudian, dia berkunjung ke Polda Metro Jaya guna memberikan keterangan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK.
Kader Nasdem itu turut menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Menteri Pertanian.
Baca: Firli Bahuri Ketua KPK Bantah Terima Uang dari Mentan Syahrul Yasin Limpo
“Ini bukti KPK itu sebetulnya semakin kehilangan soliditasnya, semakin kehilangan kekompakan semakin tidak punya gigi dan semakin banyak masalah KPK," ujar Todung.
“Jadi pelemahan KPK yang dilakukan oleh pihak DPR dan pemerintah sebetulnya itu adalah satu hal yang sangat merugikan perjuangan kita memberantas korupsi, inilah hasilnya," kata dia.
Menurut Todung, saat ini di dalam tubuh KPK terdapat semacam obstruction of justice atau perintangan penyidikan.
“Karena kan sudah ada surat yang diedarkan sebetulnya (surat penetapan tersangka Mentan Syarul Limpo) dan Menko Polhukam Mahfud sendiri sudah mengatakan, bahwa dia tahu Menteri Pertanian sudah dinyatakan sebagai tersangka."
“Ya saya punya pertanyaan yang sangat sulit untuk saya jawab, kok bisa-bisanya ada semacam obstruction of justice dalam tubuh KPK itu sendiri. Nah, ini satu hal yang sangat serius."
Baca: Surat Penetapan Menteri Syahrul Limpo Jadi Tersangka oleh KPK Bocor di Media Sosial
Kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) semestinya memperhatikan hal semacam ini dengan sungguh-sungguh.
“Apa yang menjadi taruhan kita adalah trust terhadap KPK, kredibilitas KPK yang semakin lama semakin mendekati angka nol,” ucapnya.
Todung ikut prihatin karena ada banyak menteri kabinet Jokowi yang tersandung kasus korupsi.
Sejak Jokowi menjadi presiden, sudah ada lima menteri yang terjerat kasus korupsi. Empat di antaranya kini menjalani masa tahanan dan satu lainnya sedang menjalani proses sidang,
Dalam catatannya sejak Jokowi menjadi Kepala Negara, ada lima menteri yang terjerat kasus korupsi.
Yang terbaru ialah Syahrul yang terseret dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian dan Menpora Dito Ariotedjo yang terseret dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Apabila kedua menteri itu terbukti melakukan tindak korupsi, jumlah menteri kabinet Jokowi yang terjerat kasus korupsi akan lebih banyak daripada menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Megawati Soekarnoputri yang terjerat kasus korupsi.
Baca: Kapolri Langsung Cek Dugaan Pemerasan oleh Pimpinan KPK ke Mentan Syahrul Yasin Limpo
Para masa pemerintahan SBY ada lima menteri yang terbukti melakukan korupsi. Adapun pada era Megawati ada tiga yang melakukan korupsi.