Menurut Ginting, Jokowi bergabung dengan PDIP karena membutuhkan kendaraan politik.
"Jokowi ini bukan kader murni PDIP, melainkan pengusaha yang menjadi aktor politik dan membutuhkan perahu politik," kata Ginting yang menjadi akademisi di Universitas Nasional, Selasa, (3/10/2023), dikutip dari Tribun Jakarta.
Perahu PDIP itu berhasil mengantar Jokowi mencapai jabatan Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden Indonesia.
"Ambisi politiknya sudah terwujud dan sekarang dia juga ingin menjadi king maker politik seperti Megawati,” ujar Ginting.
Ginting mengatakan ada politik kepentingan di antara Ketua Umum PDIP Megawati dan Jokowi.
Konflik itu salah satunya diperlihatkan lewat pernyataan Megawati yang menolak duet Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diusung PDIP.
Pernyataan itu disampaikannya saat Rakernas PDIP di JIEXPO Kemayoran beberapa hari lalu.
“Megawati menolak mentah-mentah rencana politik pihak-pihak yang ingin menyatukan Prabowo dengan Ganjar dalam menghadapi kontestasi pilpres 2024 mendatang," kata Ginting.
Baca: Megawati Disebut Enggan Temui Kaesang, Pengamat: Karena Kaesang & Jokowi Mengacak-acak PDIP
Menurut pengamat politik itu, konflik di antara keduanya kali ini tidak bisa dirampungkan dengan konsensus politik.
"Megawati adalah queen maker (penentu keputusan) politik bagi koalisi pendukung Ganjar, sedangkan Jokowi menjadi king maker politik bagi koalisi pendukung Prabowo. Jadi, jelas ada konflik politik yang tidak bisa ditutupi dari kedua elite politik itu," kata Ginting.
Ginting turut menyinggung Megawati yang masih memiliki utang politik kepada Prabowo lewat Perjanjian Batutulis pada Mei 2009 silam.
"Di mana isi poinnya antara lain PDIP akan mendukung Prabowo dalam pilpres, tapi nyatanya utang politik itu tidak direalisasikan pada pilpres 2014 dan 2019," ujarnya.
"Tapi dengan keputusan Rakernas PDIP yang berakhir kemarin, maka pupus sudah Prabowo mendapatkan dukungan dari PDIP."
Baca: WACANA Jokowi Gantikan Megawati Jadi Ketum PDIP Trending, Guntur Soekarnoputra Sebut Penuhi Syarat
Menurut Ginting, karena PDIP adalah pemenang Pemilu 2014 dan 2019, Megawati tak rela kadernya, yakni Ganjar, mengalah menjadi bakal cawapres.
Di samping itu, Ginting menyebut belum tentu Jokowi akan berpihak kepada PDIP pada pilpres tahun depan meski dia bisa menjadi presiden karena diusung PDIP.
“Koalisi bisa terjadi dalam perspektif Megawati dengan komposisi Ganjar sebagai bakal capres dan Prabowo sebagai bakal cawapres, mengingat Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra posisinya berada di bawah PDIP,” ujar Ginting.
Wacana duet Ganjar dengan Prabowo juga tidak akan terwujud karena Prabowo enggan mengalah untuk menjadi bala cawapres.
“Di luar itu, Jokowi lebih merasa bisa mengendalikan Prabowo yang juga mendukung keluarga Jokowi berkiprah dalam politik dengan sokongan dari Partai Gerindra, sedangkan Ganjar, praktis dalam genggaman politik Megawati,” kata Ginting.
Baca: Dengar Isu Ganjar Jadi Cawapres Prabowo, Megawati Hanya Bisa Melongo & Kaget
Ginting berujar bahwa rencana politik Megawati juga berbeda dengan rencana politik Jokowi maupun Prabowo.
“Bisa jadi Megawati tidak lagi memiliki kepercayaan politik yang tinggi kepada Jokowi setelah terjadinya dinamika politik yang hebat, seperti putra bungsu Jokowi, Kaesang, justru tidak berada di kandang banteng. Melainkan memegang bunga mawar putih alias PSI."
Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan bergabungnya Kaesang Pangarep dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memperlihatkan bahwa Jokowi bermain api dengan Megawati.
Meski baru beberapa hari menjadi anggota PSI, Kaesang ditunjuk menjadi Ketua Umum PSI untuk menggantikan Giring Ganesha.
Langkah Kaesang bergabung dengan PSI, bukan PDIP seperti keluarganya, memunculkan pertanyaan mengenai hubungan Jokowi dengan Megawati dan PDIP.
"Melihat bahwa Jokowi sedang bermain api dengan Megawati Soekarnoputri (Ketum PDIP), juga sedang bermain-main dengan PDIP ya apapun itu jadi keputusannya Jokowi," kata Ujang yang menjadi akademisi di Universitas Al Azhar Indonesia, Senin, (25/9/2023), dikutip dari Warta Kota Live.
Ujang menyebut PDIP memiliki aturan bahwa semua anggota keluarga inti kader partai tidak boleh aktif di partai lain.
Dia kemudian mempertanyakan sikap PDIP yang mengangap Kaesang sudah tidak masuk ke dalam keluarga inti Jokowi setelah menikah dengan Erina Gudono.
"Tapi ada aturan di internal PDIP bahwa satu keluarga satu partai artinya sejatinya kalau kita konsisten dengan peraturan PDIP, mestinya Jokowi dipecat," ujarnya.
Baca: ISI Bisikan Jokowi ke Ganjar Pranowo Saat Megawati Pidato di Rakernas PDIP, Kode Keras ?
Ujang selanjutnya menyinggung kasus Gubernur Maluku Irjen Polisi (Purn.) Murad Ismail yang dipecat oleh PDIP.
Murad adalah Ketua DPD PDIP Maluku, sedangkan istrinya menjadi calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN).
PDIP menanggapinya dengan mencopot Murad dan memecatnya dari keanggotaan partai itu.
"Pengalaman Gubernur Maluku yang istrinya ke partai lain dipecat, lagi-lagi PDIP mengatakan bahwa beda Kartu Keluarga (KK) Kaesang dan Jokowi sehingga boleh. Tapi apapun itu mereka kan keluarga inti," katanya.
Ujang meyakini terpilihnya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI sudah didesain atau dirancang. Dia juga menyebut PSI adalah partai Jokowi.
"Malam ini Kaesang jadi Ketum PSI, gantikan Giring Ganesha, ya itu skema yang sudah didesain dan direncanakan. Saya sudah prediksi seperti itu, itu kan keinginan Jokowi kita tahu kan PSI partainya Jokowi. Manut tegak lurus sama Jokowi, jadi kalau Kaesang ketumnya tidak aneh karena memang partainya Jokowi," kata dia.
Baca: Kaesang Jabat Ketum PSI, Pengamat: Bukti Nyata Politik Dinasti, Jokowi Ingin Amankan Kekuasaan
Baca berita lain tentang Jokowi di sini.