Penggeledahan di rumah yang beralamat di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, itu dilakukan KPK dari Kamis malam, (28/9/2023), hingga Jumat siang, (29/9/2023).
Dalam penggeledahan itu KPK menemukan uang senilai puluhan miliar dan 12 pucuk senjata api.
Ujang mengatakan ada pihak yang berusaha menjegal Anies-Cak Imin dengan menyerang kader Partai Nasdem yang menjadi menteri.
Syahrul adalah kader Nasdem, begitu juga mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang kini terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan BTS Kominfo.
Di samping itu, Cak Imin juga pernah diperiksa KPK setelah dia dijadikan bakal cawapres Anies yang didukung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
"Dalam konteks kita di Indonesia itu tidak terlepas dari adanya interpretasi politik untuk menjegal atau menggembosi dari pasangan Anies Muhaimin. Dan ini kan dari rezim ke rezim dari pemerintahan ke pemerintahan sama," ujar Ujang, Jumat, (29/9/2023), dikutip dari Tribunnews.
"Hukum masih menjadi instrumen alat politik bagi kelompok tertentu. Siapa yang menjadi lawan akan dikerjain, siapa yang menjadi kawan ya akan aman," kata dia.
Baca: Geledah Rumah Menteri Syahrul Limpo, KPK Temukan 12 Senjata Api & Serahkan kepada Polda Metro
Meski demikian, Ujang memahami bahwa bisa saja penegak hukum mempunyai bukti yang bisa digunakan untuk menyelediki kasus itu.
Akan tetapi, menurut Ujang, masyarakat pasti bertanya-tanya tentang alasan penegak hukum enggan menargetkan menteri yang berasal dari partai pendukung pemerintah.
"Coba seharusnya petinggi petinggi lain, menteri menteri lain yang dari partai pemerintah kan banyak kasus juga tuh. Kenapa didiamkan, kenapa nggak diusut gitu, loh. Itu kan menjadi persoalan."
"Jadi banyak kan menteri menteri yang bermasalah saat ini yang didiamkan. Karena bagian dari pemerintahan. Itu yang dianggap oleh rakyat oleh kita akademisi itu ada kekhawatiran hukum diintervensi oleh kekuatan politik dan itu terjadi dari setiap pemerintahan."
Ujang berharap penegakan hukum di tanah air dilakukan tanpa intervensi politik.
"Saya melihat inilah akrobat politik yang dimainkan atau mendorong hukum sebagai alat untuk menggembosi, menjegal, pihak pihak lawan politik. Sebenernya ini masalah umum yang terjadi setiap pemerintahan pada setiap rezim."
"Cuma saat ini terlalu terbuka, terlalu kelihatan proses hukumnya mengarah ke intervensi politik itu. Jadi mau dibantah apa pun mau diberikan argumen apapun rakyat sudah cerdas bisa menilai terkait persoalan ini," ujarnya.
Baca: KPK Temukan 12 Senpi di Rumah Mentan, Polda Metro Turun Tangan: Kita Dalami dengan Intelkam Polri
Penggeledahan itu berkaitan dengan dengan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang sudah diselidiki KPK sejak beberapa bulan lalu.
Dalam kasus ini, Syahrul telah dimintai klarifikasi oleh KPK pada 19 Juni 2023. Kala itu dia diperiksa selama 3,5 jam.
Sebelum ini, Syahrul sebenarnya telah dipanggil sebanyak dua kali. Namun, dia dua kali mangkir.
Dia akhirnya baru bisa memenuhi panggilan KPK pada 19 Juni 2023.