Usul Megawati agar KPK dibubarkan itu disampaikan sebulan lalu dan memunculkan kritik.
“Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, 'Sudah deh bubarkan saja KPK itu, Pak, menurut saya enggak efektif,'" kata Megawati, Senin, (21/8/2023).
Dalam acara "3 Bacapres Bicara Gagasan" yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa, (19/9/2023), ketiga bakal capres justru ingin KPK diperkuat.
Ganjar yang diusung oleh PDIP mengatakan akan menguatkan KPK kendati Megawati pernah mengusulkan lembaga antikorupsi itu dibubarkan.
"Dikuatkan. Harus saya jawab ketiga kalinya, satu dikuatkan," ujar Ganjar dikutip dari Kompas.com.
Jika menang pilpres, Ganjar menyebut akan merevisi regulasi.
Baca: Pernah Diminta Megawati Bubarkan KPK, Jokowi: Sistemnya Bagus, Tiap Bulan Ada OTT
Selain itu, jika terpilih sebagai presiden, Ganjar menyebut bakal melakukan revisi regulasi. Menurut dia, undang-undang (UU) KPK membutuhkan interaksi kekuasaan.
Ganjar percaya bahwa UU itu bisa diperbaiki apabila lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif sama-sama setuju untuk melakukan perubahan.
"Kalau kemudian semua dalam satu barisan sepakat, maka apa yang akan dilakukan itu bukan hal yang sulit."
Politikus berambut putih itu meyakini korupsi terjadi lantaran kebiasaan dalam masyarakat. Di samping itu, Ganjar menilai aturan yang menguntungkan sebagian kalangan dan sistem yang korup juga menjadi akar korupsi.
"Maka saya tuliskan dalam solusi ini, penguatan Kejaksaan, KPK, dan kepolisian yang disebut sebagai APH (aparat penegak hukum)," katanya.
Mirip dengan Ganjar, Prabowo yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengatakan KPK masih diperlukan.
Baca: Sebut Tak Ada Pengusaha Besar yang Berani Bantu Dia, Anies: Takut Diintimidasi
Prabowo merasa wajar apabila ada banyak pihak yang merasa kecewa dengan kinerja lembaga antikorupsi itu semenjak Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 diberlakukan.
“Saya kira, kita membangun negara ini wajar kita kecewa, pasti banyak kita tidak puas dan memang benar bahwa harus ada pengawasan karena kekuasaan condong untuk membuat orang korup."
Jika menang pilpres tahun depan, Prabowo berujar bakal memperbaiki cara kerja KPK.
Seandainya terpilih sebagai presiden kedelapan RI, Prabowo mengaku ingin memperbaiki cara kerja KPK. Dia mengatakan pengawasan tehadap KPK juga harus terus diperkuat.
Putra begawan ekonomi itu tak suka jika KPK dibubarkan lantaran kinerja pemberantasan korupsi dianggap melemah.
“Harus kita cari upaya-upaya, kita perbaiki. Tapi yang penting jangan ada kesan ini tidak baik, bubarkan, nah, itu jangan."
“Ya kita nanti akan kumpulkan stakeholder, pakar-pakar hukum dari berbagai sumber dan kita cari yang terbaik untuk bangsa,”kata Prabowo.
Baca: Ganjar Pranowo Tepis Tudingan Mahasiswi Soal Presiden Boneka : Presiden adalah Presiden
Sementara itu, Anies yang didukung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) menganggap KPK harus dikembalikan menjadi lembaga independen.
Anies merasa independensi KPK telah berkurang sejak diberlakukannya aturan baru dalam UU KPK.
“Ketika ada revisi (UU) yang membuat staf KPK, karyawan KPK, menjadi ASN sebagaimana ASN yang lain, otomatis mereka tidak lagi memiliki ruang untuk mandiri,” kata Anies.
Di samping itu, Anies berpendapat bahwa KPK yang kini posisinya di bawah presiden juga rentan diintervensi lantaran tak ada yang bisa menjamin seperti apa karakter Presiden Indonesia berikutnya.
Baca: Alifurrahman Bantah Tuding Prabowo Cekik Wakil Menteri, Tolak Ungkap Identitas Korban
Beberapa waktu lalu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengomentari usul pembubaran KPK.
Dia merasa Megawati juga prihatin lantaran korupsi masih tetap ada meski KPK sudah 20 tahun berdiri.
"Terkait pembubaran KPK, sebenarnya kan pernyataan Bu Mega sudah diklarifikasi oleh Pak Sekjen (Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, red). Barangkali Bu Mega itu prihatin sudah 20 tahun KPK berdiri kenapa korupsi masih terjadi. Bahkan kalau dilihat dari indeks persepsi korupsi malah turun," kata Alex di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu (23/8/2023).
Kata Alex, dia juga merasakan keprihatinan yang sama seperti Ketua Umum PDIP itu. Dia mengklaim agar korupsi cepat lenyap dari negeri ini, bukan hanya KPK yang diandalkan, melainkan juga seluruh pemangku kepentingan.
"Kalau menyangkut keprihatinan, loh saya di sini 8 tahun, prihatin juga saya. Saya sekali lagi, tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan KPK. Sangat tidak mungkin upaya pemberantasan korupsi hanya diserahkan kepada KPK, jelas di dalam Undang-Undang KPK itu melakukan tugas itu dengan melibatkan seluruh elemen bangsa."
"Kita berharap dukungan dari seluruh elemen bangsa seluruh aparat penegak hukum. Jangan hanya berharap kepada KPK. Tentu KPK menjadi leading sector dalam pemberantasan korupsi dan tidak hentinya kami mengajak aparat penegak hukum yang lain, kejaksaan, kepolisian bersama-sama," katanya.
Baca: Singgung Penggunaan Wakanda untuk Sebut Indonesia, Anies: Skor Kebebasan Berpendapat Rendah
Baca berita lain tentang KPK di sini.