Ma'ruf mengatakan, Jawa Barat terlambat mempunyai KDEKS karena gubernurnya, Ridwan Kamil, sibuk untuk maju dalam kontestasi tahun depan.
"Jawa, kecuali Jawa Barat ya, kecuali Jawa Barat seluruhnya (sudah punya KDEKS). Ini yang telat Jawa Barat, sibuk soalnya mau jadi capres-cawapres (calon presiden-calon wakil presiden)," kata Ma'ruf dalam acara Sarasehan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Surabaya, Rabu (30/8/2023), dikutip dari Kompas.com.
Ma'ruf Amin menyebutkan, dari 38 provinsi se-Indonesia, ada 22 provinsi yang telah memiliki KDEKS.
Menurutnya, jika di Jawa ada Jawa Barat yang belum punya KDEKS, sedangkan seluruh provinsi di Sumatera kini telah memiliki KDEKS.
"Sekarang sudah 22 KDEKS di Indonesia, dan akan masih menyusul. Insya Allah mungkin ada satu sampai dua provinsi saja yang tidak, tapi semua sudah," kata Ma'ruf Amin.
Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengatakan, KDEKS merupakan perpanjangan tangan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk menggerakan roda ekonomi dan keuangan syariah di daerah.
"Kalau KNEKS itu kan tidak nyambung ke daerah, harus ada lembaga penggerak di daerah, makanya itu langsung gubernur wakil gubernur yang memimpin supaya bisa menggerakan," ujarnya.
Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil adalah salah satu tokoh yang dianggap berpotensi untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dari hasil survei Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023, Ridwan Kamil punya elektabilitas tertinggi sebagai bakal cawapres.
Angka elektabilitas Ridwan Kamil berada di tiga besar bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno serta Menteri BUMN Erick Thohir.
Kemudian, Ridwan Kamil diketahui akhirnya bergabung dengan Partai Golkar pada 18 Januari 2023.