Presiden Jokowi menjelaskan food estate dibangun dalam rangka untuk mengantisipasi krisis pangan.
Oleh sebab itu, Jokowi mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati dalam persoalan krisis pangan.
"Jadi kita itu membangun food estate, lumbung pangan itu dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati. Semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan," ujar Jokowi saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).
Presiden mengatakan harga bahan-bahan pangan seperti gandum, gula, hingga beras tengah naik drastis.
"Gula, beras, setelah India setop, enggak ekspor lagi, semua yang makan beras semua sekarang ini sudah masalah. Harga naik," ucapnya.
Jokowi mengungkap, di tengah kondisi krisis pangan ini, food estate diperlukan untuk cadangan, baik cadangan strategis, maupun untuk diekspor ketika melimpah apabila negara lain membutuhkan.
Jokowi pun menuturkan bahwa membangun food estate itu tidak semudah yang dibayangkan orang-orang.
"Tanaman pertama biasanya gagal. Tanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen. Ketiga baru biasanya keenam, ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan," tutur Jokowi.
"Di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki. Dan semuanya harus dievaluasi, dikoreksi, harus diulang. Kalau kita enggak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapan pun lupakan," lanjutnya.
Menegnal Program Food Estate
Program food estate atau lumbung pangan merupakan kebijakan pemerintah yang memiliki konsep pengembangan pangan secara terintegrasi.
Kebijakan yang digagas Jokowi ini bahkan menjadi salah satu kebijakan yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.
Mengutip laman setkab.go.id dari Kompas.com, program lumbung pangan berintikan pada sektor pertanian, perkebunan, termasuk peternakan di suatu kawasan.
Dalam proyek ini terdapat sejumlah komoditas yang dikembangkan, seperti komoditas cabai, padi, singkong, jagung, kacang tanah, hingga kentang.
Pelaksanaan proyek lumbung pangan tersebar di berbagai wilayah, di antaranya Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Papua.
Sementara itu, penggarapan proyek dilakukan oleh lintas kementerian yang meliputi, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR.
Dalam pelaksanaannya, masing-masing wilayah lumbung pangan mengembangkan komoditas yang berbeda.
Program ini juga termasuk dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.
Baca: Di Depan MPR, Jokowi Mengaku Tak Marah Dihujat Bodoh Plonga-plongo: Saya Terima Saja
Baca: Jokowi Turut Jadi Korban Parahnya Polusi Udara Jakarta, Sudah 4 Minggu Batuk-Batuk
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut bahwa proyek food estate yang tengah dikerjakan pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.
Hal tersebut dikatakannya saat dimintai keterangan tentang dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.
"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," ujar Hasto setelah penganugerahan rekor MURI kepada partainya di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023), atas program pengobatan gratis yang berlangsung 218 hari.
Hasto berujar, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi.
"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ucapnya.
Sementara, Partai Gerindra justru membela program dari Presiden Jokowi tersebut. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan PDI-P.
Pasalnya, program food estate tersebut juga digarap Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono berujar, food estate justru merupakan solusi ke depan.
"Saya kira itu tidak benar ya. Saya rasa food estate adalah solusi ke depan," kata Budisatrio saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu.
Ia yakin akan ada hasil baik dan berharap proyek food estate bisa menghasilkan terobosan demi kedaulatan pangan Indonesia.
Budisatrio membantah tudingan Hasto yang menyebut proyek food estate sebagai kejahatan lingkungan.
Menurutnya, lahan yang digunakan untuk food estate sudah dikaji oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
"Tentang tanggapan bahwa ini adalah kejahatan lingkungan, saya kira itu tidak benar. Karena lahan-lahan yang telah disiapkan untuk mewujudkan food estate ini, adalah lahan yang memang sudah ada kajiannya, diberikan oleh Kementerian LHK," katanya.
"Dalam hal yang di Kalimantan Tengah ini adalah izin, namanya KHKP, Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan. Memang izin yang pertama. Dan kalau itu sudah keluar dari KLHK, berarti sudah ada kajian teknisnya," kata dia.