Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Jokowi mengalami batuk-batuk selama 4 minggu akibat terkena polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Sandiaga berujar bahwa Jokowi sudah meminta adanya solusi konkret guna mengatasi polusi udara di Jakarta yang makin parah.
"Presiden minta dalam waktu satu minggu ini ada langkah konkret karena Presiden sendiri sudah batuk, katanya sudah hampir 4 minggu beliau belum pernah merasakan seperti ini," ujar Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (14/8/2023), dikutip dari Kompas.com.
Dia mengatakan buruknya kualitas udara di Jabodetabek juga mempengaruhi kegiatan wisata berbasis olahraga.
"Dari segi pariwisata sudah ada beberapa kegiatan yang mendapatkan catatan, seperti misalnya ada lomba lari maraton internasional yang di sekitar Jabodetabek ini ada catatan mengenai kualitas udara yang tidak sehat," katanya.
Menurut Sandiaga, sudah ada banyak calon peserta sport tourism yang mempertimbangkan kondisi udara di Jabodetabek sebelum mengikuti kegiatan.
"Dan akhirnya berdampak juga pada penurunan minat untuk berwisata terutama di wilayah Jakarta."
Baca: Heru Budi Sarankan Hybrid Working untuk Pegawai Swasta demi Atasi Polusi Udara di Jakarta
Baca: Chad Jadi Negara dengan Polusi Udara Terburuk di Dunia, Irak Nomor Dua
Guna membantu mengatasi polusi udara, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyarankan kantor instansi swasta untuk memberlakukan hybrid working bagi karyawan.
Hybrid working adalah penggabungan antara bekerja dari kantor atau work from office (WFO) dan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
Heru mengatakan saran untuk melakukan hybrid working telah disetujui dalam rapat tentang polusi udara yang dipimpin Jokowi, Senin, (14/8/2023).
Menurut Heru, usulan hybrid working disepakati dalam rapat terbatas (ratas) polusi udara yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada Senin (14/8/2023).
"Swasta tadi (menurut) hasil rapat, mudah-mudahan swasta dari tingkat pusat bisa menerapkan itu. Ya kayak (sistem kerja) saat Covid-19 saja," kata Heru di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan hybrid working bisa mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Namun, Heru berujar bahwa hybrid working baru sekadar imbauan, bukan kewajiban.
"Swasta saya tidak bisa menetapkan tapi mengimbau. Tapi itu nanti minggu besok atau rapat berikutnya kita akan bahas juga."
Baca: Gubernur DKI Jakarta Minta Semua Perusahaan Pantau Sumber Polusi & Emisi di Tempat Masing-Masing
Baca: Kasus Polusi Udara di Jakarta, Jokowi hingga Anies Baswedan Divonis Bersalah
Dia menyebut hybrid working akan diberlakukan untuk para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski demikian, Heru meminta PNS pada bidang pelayanan publik untuk tepat bekerja dari kantor.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengklaim penyebab utama polusi udara di Jabodetabek adalah asap kendaraan bermotor.
"Bahwa penyebab utama pencemaran kualitas udaranya adalah kendaraan. Karena dalam catatan kita per 2022 itu ada 24,5 juta kendaraan bermotor dan 19,2 juta lebih itu sepeda motor," kata Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/8/2023).