Jati mengatakan penolakan itu membuat Rocky urung hadir dalam acara tersebut Di samping itu, menurutnya penolakan tersebut menunjukkan ketidaksiapan dalam berdemokrasi.
Padahal, kata dia, setiap orang termasuk Rocky Gerung punya hak untuk menyampaikan pandangannya di depan masyarakat.
“Kebebasan menyatakan pendapat adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Sehingga kasus yang dialami oleh Rocky Gerung merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusionalnya sebagai warga negara," ujar Jati kepada awak media, Kamis, (3/8/2023), dikutip dari Tribunnews.
“Segala tindakan untuk memberangus hak warga negara dalam menyampaikan pendapat mencerminkan ketidaksiapan mereka dalam menerima demokrasi."
Jati berujar bahwa pendapat yang berbeda justru menjadi modalitas terbaik dalam pencarian akan kebenaran.
“Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang bisa mengklaim kebenaran yang absolut di dunia ini."
Kata dia, penolakan itu menunjukkan bahwa negara tak bisa melindungi hak warganya yang paling mendasar.
Baca: Tak Terima Jokowi Dihina, 10 Ribu Relawan Turun ke Jalan Gelar Aksi Tangkap Rocky Gerung 10 Agustus
Sementara itu, analis komunikasi politik Hendri Satrio menyebut relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya belajar dari Jokowi.
“Sikap tenang presiden patut ditiru oleh para pendukungnya. Jarang kita melihat sikap presiden yang marah karena kritikan yang ditujukan pada dirinya," kata Hendri.
Hendri mengatakan sikap sebagian pendukung Jokowi justru berbeda dengan sikap Jokowi yang menghormati kebebasan berbicara atau berpendapat.
Jokowi sendiri memilih tak ambil pusing atas dugaan penghinaan yang dilakukan oleh Rocky. Dia enggan menanggapinya secara serius dan lebih memilih berfokus pada pekerjaannya,
"Itu hal-hal kecillah. Saya kerja saja," kata Jokowi di Senayan Park, Jakarta, Rabu, (2/8/2023), dikutip dari Kompas.com.
Baca: NasDem dan Demokrat Bela Rocky Gerung yang Diduga Hina Jokowi
Partai Demokrat menganggap kritik Rocky kepada Jokowi masih wajar.
"Kritik yang selama ini disampaikan Rocky Gerung masih dalam batasan yang wajar pada koridor demokrasi dan akademis sebagai penjaga akal sehat publik agar terjaga kewarasan dan keseimbangan di masyarakat," ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, Selasa, (1/8/2023), dikutip dari Tribunnews.
Kamhar mengimbau kelompok relawan Jokowi untuk tidak memperpanjang masalah itu. Dia menilai laporan itu justru menunjukkan bahwa relawan Jokowi bersikap antikritik.
"Kita tentu menyayangkan respon relawan Jokowi yang antikritik dan sedikit-sedikit merespon dinamika yang sifatnya bentuk diskursus publik ke ranah hukum," kata Kamhar.
Di samping itu, dia ingin Jokowi turun tangan langsung guna menangani kelompok relawannya.
"Merespon situasi seperti ini Jokowi bisa cawe-cawe untuk menertibkan relawannya."
Baca: Mahfud MD Buka Suara soal Rocky Gerung Hina-Sebut Jokowi Tolol: Presiden Tak Mau Mengadu ke Polisi
Mirip dengan Demokrat, Nasdem juga menganggap laporan tentang Rocky sebagai hal yang tidak perlu.
"Dalam lingkungan demokrasi yang sehat, kita harus membiasakan diri terhadap setiap kritikan dan bahkan kecaman terhadap pihak-pihak yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan negara," Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari atau Tobas, Selasa, (1/8/2023), dikutip dari Tribunnews.
Kata Tobas, amanat kepada penyelenggara negara dalam konteks demokrasi bakal selalu membuka ruang kritik, kecaman, hingga hinaan. Oleh karena itu, dia menilai tak perlu ada laporan tentang kritik yang disampaikan kepada Jokowi.
"Ini berlaku kepada seluruh pejabat, mulai dari pejabat daerah, pejabat negara, wakil rakyat, hingga presiden."
"Karena itu, semestinya apa yang disampaikan Rocky Gerung tidak perlu sampai pada pelaporan pidana ke kepolisian," katanya.
Baca: Respons Jokowi & Ganjar atas Kecaman Rocky Gerung, Sama-Sama Tanggapi Santai
Baca berita lain tentang Rocky Gerung di sini.