Menurutnya, penyelenggaran pemilu juga kewenangan presiden.
“Kalau pemilu terancam tidak bisa terlaksana, itu presiden bisa cawe-cawe,” ucap Jeirry dalam diskusi yang digelar Para Syndicate di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (12/6/2023), dikutip dari Kompas.com.
“Karena dia punya kewenangan, urusan pemilu ini adalah urusan dia juga, yaitu menyelesaikan periodenya,” kata Jeirry.
Jeirry mengatakan, “cawe-cawe” yang dilakukan Presiden Jokowi belakangan ini adalah bentuk produk kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Ia mengatakan, “cawe-cawe” Jokowi tidak dilakukan selama kampanye.
“Karena ini kan masa bukan kampanye. Belum ada peserta pemilu,” kata Jeirry.
Lebih lanjut, cawe-cawe dari presiden belakangan ini tidak dijelaskan secara gamblang.
“Ini yang tidak dijelaskan sehingga membuat kita bingung semuanya, isunya juga bisa liar ke mana-mana karena presiden tidak menjelaskan dia mau cawe-cawe untuk apa?” ucap Jeirry.
“Akibatnya adalah ini wacana atau isu, dipolitisir sedemikian rupa,” kata dia lagi.
Diberitakan, Presiden Jokowi terang-terangan mengumpulkan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, minus ketua umum partai politik poros oposisi.
Jokowi juga mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sesama kader PDI-P, satu pesawat kepresidenan terbang ke Solo.
Baca: Anies Khawatirkan Isu Cawe-Cawe Jokowi, Ganjar: Kalau Nyalon, Jangan Pernah Takut Isu
Hal itu terjadi setelah Ganjar diumumkan sebagai bakal capres 2024 oleh PDI-P.
Jokowi mengaku akan "cawe-cawe" dalam politik demi bangsa dan negara saat mengumpulkan sejumlah pimpinan media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta pada 29 Mei 2023.