TRIBUNNEWSWIKI.COM - Viral warga menyegel kantor Desa Pangkalan, Bojong, Purwarkarta, Jawa Barat lantaran dana desa anggaran tahun 2022 tak ada yang terealisasikan.
Melansir dari TribunJabar, warga menyegel kantor desa menggunakan alat peraga sepanduk yang bertuliskan meminta kejelasan kepala desa mengenai penggunaan dana desa.
Perwakilan warga Desa Pangkalan, Abdur Rosidirman, menyebutkan bahwa aksi itu dilakukan untuk meminta transparasi dana tahun anggaran 2022.
Menurutnya, tidak ada bentuk fisik maupun manfaat bagi masyarakat dari dana desa tahun anggaran 2022 itu.
Baca: Viral Pejabat Disiram Air Doa oleh Mahasiswa, Ajak Masyarakat yang Hadir untuk Doakan Para Pejabat
"Karena dalam bukti fisiknya itu tidak ada dari semua anggaran baik pembangunan, pertanian, bantuan covid dan lainnya itu tidak ada, jadi masyarakat menanyakan kemana dana anggaran tahun 2022," ujar Abdur kepada wartawan di sekitat Kantor Desa Pangkalan, Jumat (9/6/2023).
Ia mengatakan, berdasarkan pengetahuan warga, ada salah satu anggara desa sekitar Rp 1 miliar untuk pembangunan. Namun, hingga kini fisik bangunan tersebut tidak ada.
"Justru itu kami warga memasang sepanduk ini untuk meminta penjelasan dari pak kepala desa. Karena hingga kini, kami belum menerima penjelasan mengenai kemana perginya dana desa tersebut," katanya.
Adapun saat ini, ia dengan warga lainnya berharap bahwa Kepala Desa Pangkalan, Asep Yudiana bisa mengundurkan diri dari jabatan.
Baca: Viral Polisi Selingkuh dengan Janda, Punya 12 Video Syur dengan Pelakor yang Diungkap Istri Sendiri
"Tuntutan masyarakat adalah biar saat ini Desa Pangkalan ini adem, ayem dan tentram. Mohon dengan segala hormat, kami dari Forum Komunikasi Masyarakat dan saya sebagai perwakilan, tolong kepala desa untuk berhenti dari jabatannya," ujar Abdur.
Ia menyebutkan bahwa tuntutan untuk meminta kepala desa mundur sudah disetujui dari masyarakat. Bahkan, ia mengatakan, sudah ada sekitar 1.000 warga yang tandatangan dan kumpulkan KTP untuk meminta Kepala Desa Pangkalan mundur.
"Sudah seribu lebih tandatangan ditambah dengan KTP warga yang meminta kepala desa pangkalan untuk mundur," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Pangkalan hingga berita ini dibuat belum memberikan keterangan resmi terkait tuduhan yang dilakukan oleh masyarakat.
Baca lebih lengkap seputar berita terkait lainnya di sini