Kekhawatiran itu ternyata sampai ke telinga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Mahfud membantah ada upaya dari pemerintah untuk menjegal langkah Anies maju di Pilpres 2024.
Sebaliknya, Mahfud justru mengingatkan Anies agar hati-hati karena bisa saja dijegal oleh koalisinya sendiri, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Pernyataan Mahfud tersebut mendapat reaksi keras dari Partai Nasdem sebagai partai pengusung Anies.
Partai besutan Surya Paloh ini meminta Mahfud tak ikut campur urusan Anies.
Anies merasa khawatir dijegal maju capres usai Jokowi menyampaikan akan cawe-cawe di Pilpres 2024.
Seperti diketahui, Mahfud berharap Anies tidak dijegal maju sebagai capres oleh koalisinya sendiri.
Mahfud mengatakan hal itu agar Anies benar-benar mendapatkan tiket untuk maju di Pilpres 2024.
"Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan didalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri," ujar Mahfud seusai memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (1/6/2023), dikutip dari Kompas.id.
Mahfud juga membantah ada upaya dari pemerintah untuk menjegal langkah Anies.
"Endak (tidak) ada, itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik," kata Mahfud.
Baca: Ganjar Tanggapi Kecemasan Anies soal Jokowi Cawe-cawe Pilpres 2024: Jangan Takut pada Isu Apapun
Sementara itu, Partai Nasdem memberikan reaksi keras atas pernyataan Mahfud.
Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya meminta Mahfud agar tak ikut campur urusan pencapresan Anies.
Willy meminta agar Mahfud fokus menjalankan tugasnya di pemerintahan.
“Fokus saja pada pekerjaan Pak Mahfud jalankan pemerintahan. Kewenangan, tugas pencapresan adalah tugas parpol,” kata Willy di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (2/6/2023).
Dirinya pun meminta Mahfud tahu diri karena kewenangannya bukan mengurus pencalonan presiden pada Pemilu 2024.
Pasalnya, pelaku kontestasi elektoral adalah partai politik, bukan pekerjaan menteri Kabinet Presiden Joko Widodo.
“Biarkanlah pengamat yang mengeluarkan pernyataan seperti itu. Kita harus menghormati posisi masing-masing,” ucap dia.