Dalam pernyataannya, Lu mempertanyakan kedaulatan seluruh negara bekas Uni Soviet, termasuk negara-negara Baltik.
Hal itu disampaikan Lu ketika dia diwawancarai oleh TV Prancis pada hari Jumat, (21/4/2023). Pada kesempatan itu dia ditanya apakah Semenanjung Krimea yang dicaplok Rusia tahun 2014 termasuk bagian dari wilayah Ukraina menurut hukum internasional.
"Bahkan negara-negara bekas Uni Soviet ini tidak memiliki status efektif, seperti yang kita katakan, menurut hukum internasional karena tidak ada kesepakatan internasional untuk menegaskan status mereka sebagai negara yang berdaulat," kata Lu dikutip dari The Guardian.
"Ada sejarah di sini ketika Krimea awalnya adalah bagian dari Rusia. Krushchev-lah yang menawarkan Krimea kepada Ukraina pada masa Uni Soviet," kata dia.
Menurut Lu, jawaban atas pertanyaan di atas tergantung pada posisi seseorang.
Baca: Presiden Kroasia Sebut Krimea Tak Akan Pernah Jadi Wilayah Ukraina Lagi
Pejabat Prancis kemudian menanyakan apakah jawaban Lu tu mewakili pendapat resmi Tiongkok.
"Kami menegaskan solidaritas penuh kami kepada semua sekutu dan rekan kami yang khawatir, yang mendapatkan kemerdekaan yang telah lama dinantikan setelah penindasan selama puluhan tahun," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis.
"Pencaplokan Krimea oleh Ukraina tahun 2014 itu ilegal menurut hukum internasional."
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Latvia Edgars Rinkevics menyebut ucapan Lu itu "sepenuhnya tak bisa diterima".
"Kami berharap adanya penjelasan dari pihak Tiongkok dan pernyataan itu ditarik sepenuhnya," kata Rinkevics.
Baca: Ukraina Akan Bangun Taman Makam Pahlawan Nasional di Dekat Ibu Kota
Mirip dengan Latvia, Estonia juga meminta Lu datang ke Estonia guna mengklarifikasi sikap Tiongkok terhadap kedaulatan Estonia. Estonia menyebut pernyataan Lu "tidak bisa dipahami".
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Lithuania Gabrielius Landsbergis menyebut ucapan Lu itu menunjukkan alasan mengapa negara-negara Eropa meragukan kemampuan Tiongkok dalam mediasi konflik.
"Jika seseorang masih menanyakan mengapa negara-negara Baltik tidak mempercayai Tiongkok sebagai 'perantara perdamaian di Ukraina, inilah seorang dubes Tiongkok yang berpendapat bahwa Krimea milik Rusia dan perbatasan negara kita tidak memiliki dasar hukum," kata Landsbergis melalui Twitter.
Dia mengatakan Lu juga dipanggil ke Lithuania pada hari Senin pekan ini untuk memberikan penjelasan.
Duta Besar Ukraina untuk Prancis, Vadum Omelchenko, turut buka suara untuk menanggapi pernyataan Lu.
"Tak tempat bagi ambiguitas. Krimea itu milik Ukraina. Kekekaisaran Soviet sudah tidak ada," kata Omelchenko.
Pernyataan Lu juga terdengar bertentangan dengan sikap Tiongkok dalam laporan yang dikeluarkan pada bulan Februari. Saat itu Tiongkok berjanji akan menegaskkan "kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah semua negara".
Baca: Iran Kirim Personel ke Krimea untuk Ajari Tentara Rusia Gunakan Drone
Baca berita lain tentang Tiongkok di sini.