Tangkal Pengaruh Tiongkok di Pasifik, AS Akan Buka Kedutaan di Vanuatu

Editor: Febri Ady Prasetyo
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Perdana Menteri Vanuatu, Ishmael Kalsakau, berpidato sebelum pemungutan suara mengenai resolusi PBB yang ditujukan untuk mengatasi pemanasan global, di markas PBB, New York, Amerika Serikat, (29/3/2023).

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Amerika Serikat (AS) mengatakan negaranya berencana membuka kedutaan besar di Vanuatu.

Langkah itu diambil AS guna meningkatkan hubungan diplomatik di kawasan Pasifik dan menangkal pengaruh Tiongkok.

"Sesuai dengan strategi Indo-Pasifik milik AS, adanya kedutaan permanen di Vanuatu memungkinkan pemerintah AS untuk mengautkan hubungan dengan pejabat dan masyarakat Vanuatu," kata Kemenlu AS dikutip dari The Guardian, (3/4/2023).

"Mendirikan kedutaan AS di Port Villa bakal memfasilitasi potensi kerja sama bilateral dan bantuan pembangunan, termasuk upaya untuk mengatasi krisis iklim."

AS sendiri sudah memiliki hubungan diplomatik dengan negara berpenduduk 319.000 jiwa itu. Namun, urusan diplomatik kedua negara itu masih ditangani oleh para diplomat AS yang berkantor di Papua Nugini.

Tahun ini AS juga membuka kembali kedutaannya di Kepulauan Solomon. Kedutaan itu ditutup sejak tahun 1993. Koordinator Indo-Pasifik, Kurt Campbell, berkunjung ke Kepulauan Solomon dan Vanuatu bulan ini. Selain itu, AS turut berencana membua kedutaan di Kiribati dan Tonga.

Baca: Balas Vanuatu dengan Kata Non-Intervensi, Kontras Sebut Indonesia Terkesan Anti Kritik Soal Papua

Bulan lalu pemerintah Kepulauan Solomon mengumumkan pemberian kontrak bernilai jutaan dolar kepada BUMN asal Tiongkok. Kontrak itu untuk memperbarui pelabuhan internasional di Honiara.

Tangkal Pengaruh Tiongkok di Pasifik, AS Akan Buka Kedutaan di Vanuatu

AS dan sekutunya khawatir bahwa Tiongkok punya ambisi untuk mendirikan pangkalan angkatan laut di kawasan itu. Tahun lalu Kepulauan Solomon juga menyepakati perjanjian keamanan dengan Tiongkok.

Baca: Terlalu Keras Respons Kritik Vanuatu, Amnesty International: Indonesia Tak Elegan Menjawab Tuduhan

Negara Adikuasa itu kini berupaya memperbarui perjanjian dengan Kepulauan Marshall, Palau, dan Federasi Negara-Negara Mikronesia. Dengan perjanjian itu, AS mempertahankan tanggung jawabnya atas pertahanan negara-negara pulau itu. AS juga mendapatkan akses ke sebagian besar kawasan di sana.

Pemerintahan Presiden Joe Biden tengah mencari dana sebesar $7 miliar untuk bantuan keamanan di tiga negara itu selama dua dasawarsa ke depan. Dana tersebut dianggap penting untuk menjauhkan ketiga negara itu dari pengaruh Tiongkok.

(Tribunnewswiki)

Baca berita lain tentang Amerika Serikat di sini.



Editor: Febri Ady Prasetyo

Berita Populer