Hal tersebut kembali dibahas oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Informasi terkait adanya reshuffle kabinet ini disampaikan saat sesi tanya jawab pada Rabu, (29/3/2023), setelah Jokowi mencoba kereta api dari Stasiun Maros ke Stasiun Rammang-Rammang di Sulawesi Selatan.
Rencana perombakan kabinet tersebut dikonfirmasi Jokowi kala mendapatkan pertanyaan soal jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga yang kosong, menyusul terpilihnya Zainudin Amali sebagai Wakil Ketua Umum PSSI.
Jokowi menegaskan bahwa reshuffle akan segera dilakukan.
Baca: Jokowi Kembali Beri Jawaban Singkat Soal Isu Reshuffle Menteri : Ditunggu Saja Besok
Baca: Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet, Jokowi Hanya Beri Tanggapan Singkat: Tunggu Saja
"(Reshuffle kabinet) Segera," tegas Presiden asal Solo itu, dikutip dari siaran Sekretariat Presiden.
Terkait kapan pelaksanaan reshuffle akan terjadi masih belum diberitahukan.
Sikap Presiden kali ini berbeda dari sebelumnya, pada 6 Maret 2023, menyatakan bahwa reshuffle belum akan dilakukan.
Dikutip dari Kompas, pada 3 Maret lalu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun juga menyampaikan belum menerima informasi soal perombakan kabinet dari Jokowi.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Johan Budi akhirnya juga buka suara terkait kabar tersebut.
Ia berharap Menko Polhukam Mahfud MD tidak masuk dalam daftar reshuffle kabinet.
Dikutip dari Tribunnews.com, menurut Johan Budi, Mahfud MD telah membuat heboh publik terkait kasus transaksi janggal senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.
Lalu, menurut Johan Budi, Presiden Jokowi tak menyukai menteri yang berdebat di luar perdebatan tersebut dan menjadi konsumsi publik.
"Jadi Menko Polhukam belum tentu 5 tahun lho. Kalau di reshuffle? Apalagi kalau ada rame-rame begini," ungkap Johan.
"Saya pernah di Pak Jokowi, saya pernah jadi juru bicara Pak Jokowi. Pak Jokowi itu paling nggak suka sama menteri yang berdebat di luar, langsung di reshuffle sama dia," sambungnya.
Sementara itu, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga turut membuka suara terkait isu reshuffle kabinet.
Pihaknya menduga pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri pekan lalu tak hanya membahas perihal calon presiden dan cawapres 2024.
Namun, pertemuan mereka kala itu juga membahas isu reshuffle kabinet.
Pasalnya, menurut Jamiludin, selama tiga jam di Istana Jokowi hendak meminta masukan dari Megawati soal perlu tidaknya menteri dari NasDem dirombak.
Diketahui, dukungan politik tersebut diperlukan Jokowi mengingat melakukan reshuffle menteri dari NasDem secara politis sangat sensitif dan beresiko.