Apalagi, jika pamer kekayaan tersebut dilakukan lewat media sosial.
Presiden mengatakan, hal itu tak pantas dilakukan aparat birokrasi
"Sekali lagi saya ingin tekankan, supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan," ujar Jokowi ketika memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang membahas Program Pemerintah untuk 2024 di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/3/2023), dikutip dari Kompas.com.
"Apalagi sampai di pajang-pajang di Instagram, di media sosial itu sebuah kalo aparat birokrasi sangat sangat tidak pantas," ujar dia.
Kemudian, Jokowi pun mengingatkan aparat hukum dan abdi negara lainnya.
"Hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya, pantas rakyat kecewa," kata Jokowi.
"Karena pelayanannya dianggap tidak baik kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa kemudian pamer kekuatan pamer kekayaan hedonis," ujar dia.
Presiden menyinggung reformasi birokrasi yang tujuannya agar masyarakat terlayani secara baik, efektif, dan akuntabel.
Dirinya menceritakan reaksi publik atas peristiwa yang menyeret pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai baru-baru ini.
Menurutnya, kekecewaan masyarakat terlihat dari komentar-komentar di media sosial.
"Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial karena peristiwa di pajak dan di bea cukai, saya tahu betul, mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita aparat pemerintah," ujar Jokowi.
Baca: AG Pacar Mario Terpuruk, Mengadu ke KPAI, Minta Ruang ke Masyarakat untuk Ungkap Fakta
Maka, Jokowi mengimbau kepada semua menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan jajarannya.
Menurutnya, jajaran kementerian dan lembaga harus diingatkan lagi soal hal-hal yang boleh dan tak boleh dilakukan.
"Kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya," ujar Jokowi.
Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjadi sorotan masyarakat karena peristiwa yang menyeret salah satu pejabatnya, Rafel Alun Trisambodo.
Rafael menuai perhatian lantaran memiliki harta kekayaan dalam jumlah besar melebihi para atasannya di Kementerian Keuangan.
Kemudian, keluarga Rafael juga kerap memamerkan harta di media sosial.
Situasi tersebut memicu narasi ketidakpercayaan publik atas disiplin membayar pajak bagi negara.