Menurut pakar, Turki selama bertahun-tahun tidak memaksakan agar bangunan sesuai dengan standar. Selain itu, Turki disebut mengizinkan banyaknya pembangunan di area yang rawan terdampak gempa.
Para pakar geologi dan teknik sebenarnya sudah lama memperingatkan hal itu.
"Ini adalah bencana yang disebabkan oleh konstruksi yang buruk, bukan disebabkan oleh gempa bumi," kata David Alexander, pakar perencanaan darurat di University College London, dikutip dari Associated Press, (12/2/2023).
Sementara itu, Eyup Muchu selaku Presiden Dewan Arsitek di Turki mengatakan ada banyak bangunan di area rawan gempa yang dibuat dengan material dan metode yang buruk. Bangunan itu sering kali tidak sesuai dengan standar pemerintah.
Kata dia, aparteman baru yang didirikan beberapa tahun belakangan juga tidak memenuhi standar. Padahal, standar pembangunan sudah ditetapkan hampir dekade sebelumnya.
"Bangunan di area ini lemah dan tidak kokoh, terlepas dari kenyataan adanya gempa," kata Muhcu.
Baca: Para Pemilik Restoran Turki Berbondong-bondong Memberi Makan Korban Gempa
Pakar mengklaim masalah itu diabaikan lantaran penangananya akan membutuhkan biaya besar, kurang disukai, dan menghambat pertumbuhan ekonomi negara itu.
Gempa yang terjadi pada hari Senin, (6/2/2023), pukul 04.17 itu bermagnitudo besar, yakni 7,8. Diperkirakan setidaknya ada 12.000 bangunan yang hancur.
Baca: Bayi Baru Lahir dan Ibunya Selamat Setelah Empat Hari Terjebak Direruntuhan Gempa Turki-Suriah:
Selain karena gempa terjadi pada subuh hari, menurut para pakar banyaknya korban tewas juga disebabkan oleh lemahnya penegakan standar pendirian bangunan tahan gempa.
Menterian Kehakiman Turki Bekir Bozdag mengatakan akan memeriksa bangunan yang runtuh. "Mereka yang mengabaikan, bersalah dan bertanggung jawab atas kehancuran karena gempa akan dibawa ke pengadilan," kata Bozdag hari Kamis, (9/2/2023).
Beberapa pakar mengatakan penyelidikan atas lemahnya penegakan hukum dalam standar pembangunan juga harus menyertakan penyelidikan atas kebijakan Presiden Turki Recep Erdogan dan pejabat setempat. Para pejabat ini mengawasi dan mempromosikan banyaknya pembangunan yang membantu pertumbuhan ekonomi.
Menjelang pemilu di Turki tahun 2018, pemerintah mengungkapkan adanya program yang memberikan amnesti bagi perusahaan dan individu yang melanggar aturan dalam pembangunan. Dengan membayar denda, para pelanggar bisa menghindari kewajiban untuk mendirikan bangunan yang sesuai dengan standar.
Baca: Warga Palestina Kirim Bantuan Penyelamatan untuk Bantu Turki dan Suriah yang Dilanda Gempa
Badan pemerintah Turki yang bertanggung jawab menegakkan standar pendirian bangunan mengakui bahwa ada lebih dari setengah bangunan di negara itu yang tidak memenuhi standar saat ini.
Erdogan berjanji akan membangun kembali rumah-rumah yang hancur dengan jangka waktu setahun.
"Kami tahu cara menangani persoalan ini," kata Erdogan. "Kami adalah pemerintah yang sudah membuktikan diri dalam persoalan ini. Kita akan melakukannya."
Baca berita lain tentang Turki di sini.