Hal itu disampaikan Johnson pada sesi "Prime Minister's Questions" yang digelar hari Rabu, (1/2/2023).
"Sejak pemilihan pemerintah fasis Israel bulan Desember tahun lalu, ada peningkatan pelanggaran HAM terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak," kata Johnson dikutip dari Sky News.
"Bisakah perdana menteri memberi tahu kita tentang bagaimana dia melawan apa yang disebut oleh Amnesty dan organisasi HAM lainnya sebagai negara apartheid?"
Sayangnya, ucapan Johnson itu tidak bisa diterima oleh pemimpin Partai Buruh, Sir Keir Starmer. Menurut juru bicara Starmer, Johnson diminta menarik kembali ucapannya.
Dua jam kemudian Johnson kembali ke ruang sidang Majelis Rendah. Dia meminta maaf karena "bahasanya telah melampaui batas".
Baca: Tegas, AS dan Israel Bertekad Cegah Iran Dapatkan Senjata Nuklir
"Saya salah karena menggunakan istilah fasis dalam kaitannya dengan pemerintah Israel dan paham mengapa ini sangat tidak bersimpati mengingat sejarah negara Israel," kata dia menjelaskan.
"Dan meski ada unsur sayap kanan ekstrem dalam pemerintahan itu, saya menyadari bahwa pengunaan istilah itu dalam konteks ini salah."
Baca: Paus Fransiskus Minta Israel dan Palestina Tempuh Jalur Perundingan
Di samping itu, dia juga meminta maaf karena telah menggunakan "negara apartheid". "Ketika saya mengutip deskripsi dari Amensty secara akurat, saya menyadari ini tidak bersimpati dan saya ingin menarik kembali istilah itu," ujarnya.
Dame Margaret Hodge yang juga politikus Partai Buruh mencela penggunaan istilah fasis oleh Johnson. Menurutnya, istilah itu "tak dapat diterima dan berbahaya".
"Dengan kekerasan yang meningkat dalam beberapa minggu terakhir, ucapan yang sembrono ini hanya akan membuat perpecahan susah dijembatani," kata Hodge.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu turut buka suara mengenai pernyataan Johnson. Kepada Louise Ellman, seorang keturunan Yahudi yang menjadi anggota Majelis Rendah, Netanyahu menyebut ucapan Johnson itu adalah "penghinaan sepenuhnya".
Pada bulan Desember lalu Netanyahu kembali berkuasa sebagai kepala pemerintahan. Namun, pemerintahnnya memunculkan kontroversi karena terdapat sejumlah politikus garis keras dan tokoh nasionalis ekstrem yang menempati jabatan dalam pemerintahan.
Baca: Nekat Kunjungi Kompleks Al Aqsa, Menteri Israel Dikecam Warga Palestina
Ketegangan antara Israel dan warga Palestina pun meningkat dalam beberapa pekan. Beberap peristiwa kekerasan terjadi di kawasan itu.
Di tengah ketegangan itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken memutuskan mengunjungi Israel awal pekan ini. Dia meminta setiap orang untuk meredakan ketegangan.
Baca berita lain tentang Israel di sini.