Sebab, bagi Gerindra, pencalonan ketua umumnya sebagai presiden tidak dapat ditawar lagi.
"Mustahil bagi Gerindra untuk menyetujui skema koalisi dengan menempatkan Prabowo sebagai cawapres," kata Umam kepada Kompas.com, Minggu (8/1/2023).
Baru-baru ini, Gerindra meresmikan kantor Badan Pemenangan Presiden Partai Gerindra.
Umam melihat, langkah tersebut adalah pesan terbuka dari Gerindra untuk para calon mitra koalisinya, bahwa pencapresan Prabowo sebuah harga mati.
Dengan situasi demikian, sulit untuk Gerindra berkoalisi dengan PDI Perjuangan, entah menjadi cawapres Ganjar Pranowo ataupun Puan Maharani.
Pasalnya, sebagai partai penguasa dua periode yang masih mengantongi elektabilitas tertinggi, hampir pasti PDI-P enggan mengalah menempatkan kadernya di posisi calon RI-2.
"Langkah peresmian Badan Pemenangan Presiden Partai Gerindra ini secara otomatis menolak skema capres-cawapres Ganjar-Prabowo ataupun Puan-Prabowo," ujar Umam.
Ketimbang PDI-P, lebih masuk akal apabila Gerindra berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Seandainya kedua partai saling berkoalisi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dinilai tak akan keberatan menjadi cawapres Prabowo.
Hanya saja, skema ini kemungkinan ditolak Prabowo dan Gerindra mengingat tingkat elektoral Muhaimin yang kurang menjual.
"Prabowo sendiri masih berharap ada tokoh lain yang lebih powerful secara logistik, memiliki akar yang kuat dan berpengaruh secara politik, untuk memastikan kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024 mendatang," katanya.
Baca: Muhaimin soal Wacana Duet dengan Prabowo di Pilpres 2024 : Kita Tunggu Pengumuman
Seperti diketahui, Prabowo Subianto mendeklarasikan kesiapannya maju sebagai capres Partai Gerindra sejak Agustus 2022 lalu. Deklarasi tersebut bersamaan dengan peresmian koalisi Gerindra dengan PKB.
Hanya, Menteri Pertahanan itu mengaku belum punya cawapres.
Dalam perkembangannya, beredar wacana Prabowo bakal berduet dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.
Termasuk dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.