Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjelaskan, beberapa tahun lagi diprediksi arus lalu lintas Solo stagnant.
Ia mengatakan, sejak awal menjabat sebagai wali kota sudah ada kajian terkait lalu lintas Kota Solo.
"Dari zaman awal-awal saya menjabat di sini Pak Hari (mantan Kepala Dishub) memaparkan kapan, berapa tahun lagi, tahun berapa traffic di Solo ini akan stagnant. Wis ora padat merayap (sudah bukan padat merayap lagi). Wis diitung jalan sepadane piro (sudah dihitung jalan sepadannya berapa), kudu bangun fly over piro meneh (harus bangun fly over berapa lagi), kudu pelebaran di mana saja (harus ada pelebaran di mana saja). Wis dipetakan semua (sudah dipetakan semua)," ungkap Gibran di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (5/1/2023), dikutip dari Kompas.com.
Gibran menyampaikan rencana pembangunan jalan tol tersebut menjadi solusi sebagaimana kajian yang sudah dilakukan.
"Ini kalau tidak ditindak lanjuti cuma jadi dokumen tok. Dokumen yang tidak direalisasikan. Kita mutusin (memutuskan) sesuatu berdasarkan kajian. Maka jalan lingkar salah satu solusi," jelasnya.
Gibran masih akan membicarakan rencana pembangunan jalan tol Lingkar Timur-Selatan Solo dengan Kementerian PUPR untuk pematangan konsep tersebut.
"Ya nanti dibicarakan dulu sama Bina Marga. Ya rapopo (dapat penolakan). Yo mengko dibicarakan (ya nanti dibicarakan)," kata Gibran.
"Saya sudah dijadwalkan kok nanti dari Bima Marga terus dari dirjen-dirjen yang mengurusi jalan tol biar muter ke Sukoharjo, Klaten dan Karanganyar dulu baru ketemu saya," sambung Gibran.
GIbran menyebut bahwa daerah yang bakal dilewati jalan tol Lingkar Timur-Selatan Solo tetap diuntungkan.
Diketahui jalan tol itu akan melewati tiga kabupaten yakni Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sukoharjo.
"Pasti dong (daerah sekitar diuntungkan)," kata Gibran
Baca: Gibran Rakabuming Berikan Syarat Akan Revitalisasi Keraton Solo Jika Permasalahan Internal Selesai
Seperti diketahui, rencana pembangunan jalan tol Lingkar Timur-Selatan Solo bakal melewati tiga kabupaten sekitar, yakni Klaten, Sukoharjo dan Karanganyar.
Ketiga bupati di wilayah itu menyatakan tidak setuju dengan rencana pembangunan jalan tol tersebut karena berdampak terhadap lahan pertanian atau persawahan.
Kemudian dinilai akan mematikan perekonomian warga yang dilewati jalur tersebut.