Emil Dardak Klaim Siap Kerja Sama Dengan KPK,Wagub Jatim: Mendukung Proses Hukum

Penulis: Ika Wahyuningsih
Editor: Putradi Pamungkas
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

KPK geledah kantor Gubernur Jawa Timur

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Emil Elistianto Dardak alias Emil Dardak selaku Wakil Gubernur Jawa Timur juga mendukung penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Seperti yang diketahui, tim KPK menggeledah kantor Gubernur Jawa Timur pada Rabu (21/12/2022) kemarin.

Dukungan tersebut disampaikan Emil Dardak Kamis (22/12/2022).

Saat itu dirinya sedang berada di Jakarta mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Suami Arumi Bacshin ini menghadiri sejumlah agenda seperti Rapat Nasional Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di Kementerian Keuangan dan acara penganugerahan penanganan bencana.

"Pada prinsipnya kami siap bekerja sama dan mendukung proses hukum KPK," ujar Emil, dikutip dari Tribunnews.

Baca: Sosok Edy Wibowo, Hakim Yustisial Mahkamah Agung yang Diduga Terima Suap hingga Rp 3,7 Miliar

Baca: Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simandjuntak Resmi Jadi Tersangka Suap Dana Hibah

Bahkan Emil Dardak juga mengkonfirmasi terkait kebenaran ruang kerjanya yang juga ikut digeledah oleh digeledah KPK.

Ia mengatakan mengetahui hal tersebut dari staf.

"Saya dapat informasi dari staf, tapi posisi saya sedang di Jakarta," kata Emil.

Sebelumnya telah diberitakan, Kantor Gubernur Jawa Timur digeledah oleh Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kantor yang terletak di Jalan Pahlawan, Surabaya ini digeledah pada Rabu (12/12/2022).

Tim KPK melakukan penggeledahan di komplek kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan Surabaya, Rabu (21/12/2022). (KOMPAS.COM/ACHMAD FAIZAL)

Penggeledahan dilakukan sejak pukul 11.00 hingga pukul 19.30 WIB.

Ruangan yang digeledah mulai dari ruang kerja Wakil Gubernur Jatim, ruang kerja Gubernur Jatim, ruangan Sekdaprov Jatim, sampai Kantor Bappeda Provinsi Jatim.

Tim KPK terlihat membawa tiga koper berisi dokumen dari Kantor Gubernur Jatim setelah penggeledahan tersebut.

Dilansir Kompas, penggeledahan yang dilakukan dilantai 2 gedung kantor Gubernur Jatim ini diduga berhubungan dengan penyidikan kasus dana hibah dengan tersangka wakil ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.

Penggeledahan masih terlihat hingga pukul 18.00 WIB.

Dengan datangnya tim penyidik KPK ke Kantor Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa memberikan pendapatnya.

Pihaknya, kata Khofifah, menghormati semua proses yang sedang berlangsung.

Pemberian fasilitas dan menyiapkan data yang dibutuhkan juga siap ia lakukan.

Baca: Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simandjuntak Resmi Jadi Tersangka Suap Dana Hibah

Baca: Kasus Korupsi Impor Garam Industri, Susi Pudjiastuti Diperiksa Kejagung

"Itu bagian dari proses yang harus kita menghormati semuanya. Pokoke Pemprov akan menyiapkan data sesuai dengan yang dibutuhkan KPK," ujar Khofifah Indar Parawansa, dikutip dari Tribunnews.

Penggeledahan juga sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya dalam ruangan pimpinan DPRD Jatim di Jalan Indrapura Surabaya.

Sahat Tua Simanjuntak ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus alokasi dana yang bersumber dari APBD modus "ijon dana hibah".

Bahkan dalam kasus suap ini, KPK berhasil mengamankan uang sebesar Rp 1 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) juga ikut menetapkan staf ahli Sahat berinisial RS serta dua orang dari pihak swasta.

Dua orang tersebut adalah AH, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus koordinator Pokmas (kelompok masyarakat).

Kemudian IW alias ENG selaku koordinator lapangan Pokmas.

Aksi suap yang dijalankan ini supaya Pokmas tersebut memperoleh alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sahat dan RS berperan sebagai tersangka penerima suap.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua P. Simandjuntak dan tiga terduga pelaku lainnya digelandang petugas KPK. Mereka tampak mengenakan rompi oranye KPK dengan tangan diborgol, Kamis (15/12/2022) (KOMPAS.com/Syakirun Ni'am)

Dua orang ini diduga melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Sedangkan dua tersangka lain, AH dan IW, menjadi tersangka pemberi suap.

AH dan IW dikenai Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Seperti yang diketahui, pada Rabu (14/12/2022) malam, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P Simandjuntak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya.

OTT KPK ini berhasil mengamankan uang sebesar Rp 1 Miliar sebagai barang bukti dalam pecahan rupiah dan dollar Singapura.

Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK, menceritakan awal mula kasus dugaan suap ini, Kamis (15/12/2022).

Kasus ini berawal dari adanya laporan masyarakat.

Selanjutnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan ( OTT) pada Sahat dan tiga orang lainnya dan melakukan penyelidikan serta menemukan bukti permulaan yang cukup.

“KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan berdasarkan bukti yang cukup penyidik menetapkan empat orang tersangka yaitu Sahat Tua P. Simandjuntak, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024,” kata Johanis, dikutip dari Kompas.

(TRIBUNNEWS/TRIBUNNEWSWIKI/Ka)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews dengan judul Fakta-fakta KPK Geledah Kantor Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak: 9 Jam, Sita 3 Koper Berkas

 



Penulis: Ika Wahyuningsih
Editor: Putradi Pamungkas
BERITA TERKAIT

Berita Populer