Hal ini diketahui melalui laporan peneliti di Stanford Internet Observatory dan perusahaan riset bernama Graphika, (23/8/2022).
Ini adalah pertama kalinya platform media sosial itu berani menghapus unggahan atau konten yang mendukung kepentingan AS di luar negeri.
Dikutip dari The New York Times, kampanye propaganda itu telah berlangsung hampir lima tahun di delapan media sosial dan aplikasi perpesanan.
Dalam propaganda itu, pandangan, nilai-nilai, dan tujuan AS dipromosikan. Akun-akun itu juga mencela tindakan Rusia, Tiongkok, Iran, dan negara lainnya.
Menurut peneliti, akun-akun itu kadang menyamar sebagai kanal berita atau seseorang yang pada kenyataannya tidak pernah ada.
Setidaknya ada tujuh bahasa yang digunakan dalam konten propaganda itu, termasuk Rusia, Arab, dan Urdu.
Baca: Twitter & Facebook Hapus Video Penembakan Mantan PM Jepang Shinzo Abe
Konten itu mengkritik negara-negara seperti Rusia karena terlibat dalam "perang imperialis" di Suriah dan Afrika, sembari memuji bantuan kemanusiaan AS yang dikirim ke Asia Tengah dan Irak.
Meta yang menjadi induk perusahaan Facebook, Instagram, dan WhatsApp mengatakan akun-akun tersebut berasal dari AS.
Adapun Twitter menyebut akun-akun itu kemungkinan berasal dari AS dan Inggris.
"Ini pertama kalinya kami melihat yang seperti ini," kata Renée DiResta, manajer riset, di Stanford Internet Observatory, dikutip dari The New York Times.
"Inilah pertama kalinya kami melihat operasi propaganda yang mendukung kebijakan luar negeri pro-AS disingkirkan oleh Twitter dan Meta," kata dia menjelaskan.
Baca: Pengadilan Rusia Tolak Banding dari Facebook yang Divonis Bersalah atas Tindakan Ekstremis
Umumnya operasi propaganda di media sosial yang didukung oleh negara, berasal dari Rusia, Tiongkok, Iran, negara lain yang dikenal sebagai lawan AS.
Rusia dianggap memelopori penggunaan taktik propaganda dan penyebaran disinformasi di media sosial.
Sebagai contoh, taktik itu digunakan untuk menimbulkan perpecahan di antara warga Amerika pada pilpres tahun 2016 silam.
Tiongkok juga dilaporkan menggunakan Facebook dan Twitter untuk menghilangkan tudingan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintahan Xi Jinping.
Baca: Pelaku Penembakan di SD Texas Kirim Pesan Peringatan di Facebook sebelum Beraksi
Para peneliti telah lama menduga bahwa ada kampanye propaganda yang mendukung kepentingan AS di luar negeri.
Kendati demikian, kampanye itu belum didokumentasikan dan diteliti.
Pemerintah AS belum buka suara mengenai tudingan adanya kampanye propaganda di media sosial.
Jenderal Pat Ryder selaku juru bicara Pentagon berujar Kementerian Pertahanan AS akan "memeriksa informasi apa pun yang diberikan oleh Facebook atau Twitter".
Baca: Mengenal Meta, Induk Baru Perusahaan Facebook, WhatsApp dan Instagram
Baca berita lainnya tentang Facebook di sini