Namun, siswa di Hong Kong sebentar lagi tidak akan mendapati hal tersebut dalam buku pelajaran terbaru mereka.
Dalam buku ini, tidak disebutkan bahwa Hong Kong pernah dijajah oleh Inggris.
Kini Hong Kong tengah menyiapkan peringatan seperempat abad kembalinya wilayah itu ke tangan Tiongkok.
Hong Kong resmi diserahkan kembali kepada Tiongkok pada tanggal 1 Juli 1997.
Namun, kini Beijing berusaha membantah pandangan Inggris tentang hubungan Inggris dengan kota itu.
Salah satunya melalui buku pelajaran baru yang akan diluncurkan pada musim dingin ini.
Materi dalam buku ini sendiri masih ditinjau oleh para guru, cendekiawan, dan pegawai Biro Pendidikan Hong Kong.
Buku ini diperkirakan dipakai untuk pelajaran di dalam kelas.
Baca: Terkena Covid-19, Banyak ART Indonesia & Filipina di Hong Kong Dipecat, Kini Jadi Tunawisma
Baca: Hadapi Lonjakan Kasus Omicron, Hong Kong Mulai Memvaksin Balita Umur 3 Tahun
Dilansir dari The New York Times, materi dalam buku ini diduga merupakan bagian dari kampanye yang dilakukan Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk "melidungi pikiran generasi muda" dan meningkatkan patriotisme warga negara.
Aktivis prodemokrasi Hong Kong, Jeffrey Ngo, mengatakan Beijing menginginkan agar Hong Kong selalu dianggap sebagai bagian dari Tiongkok.
Dengan demikian, menurut Tiongkok, warga Hong Kong tidak memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.
"Ini tentang bagaiman memastikan generasi muda berikutnya bakal mendukung atau setidaknya bersimpati terhadap apa yang dikatakan oleh pemerintah," kata Ngo.
"Ini adalah bagian dari penciptaan kembali Hong Kong pada era keamanan nasional."
Hong Kong dikembalikan kepada Tiongkok pada tahun 1997.
Dalam pengembalian itu, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Tiongkok, yakni sistem ekonomi dan sosila di Hong Kong tidak boleh diubah selama 50 tahun setelah dikembalikan.
Tiongkok menyetujuinya. Oleh karena itu, Hong Kong punya otonomi yang sangat kuat.
Baca: Hari Ini dalam Sejarah 20 Januari 1841: China Menyerahkan Hong Kong kepada Inggris
Ketika Beijing ingin mengubah hal itu, banyak yang berunjuk rasa di jalanan tahun 2014 dan 2019.
Menjelang protes besar-besaran yang dilakukan oleh pengunjuk rasa prodemokrasi tahun 2019, Beijing berusaha membatasi kebebasan berpendapat dan menargetkan media independen serta pemimpin prodemokrasi.
Ribuan aktivis dilaporkan mendapat dakwaan dan beberapa di antara mereka mengasingkan diri.
Beijing juga menargetkan sistem pendidikan di Hong Kong karena menganggapnya telah berkontribusi terhadap kalangan muda yang memimpin gerakan protes.
Steve Tsang, Direktur SOAS China Institute di London, mengatakan Tiongkok hanya mengizinkan satu versi sejarah yang diajarkan.
"Dalam pendekatan sejarah milik Xi, fakta-fakta hanyalah kebetulan," kata Tsang.
"Hanya interpretasi yang penting. Dan hanya satu interpretasi yang diizinkan."
Baca: Puluhan Mahasiswa Hong Kong Ubah Acara Wisuda Jadi Unjuk Rasa Pro-Demokrasi
Para sejarawan mengatakan pandangan Tiongkok tentang Hong Kong di bawah kekuasaan Inggris bukanlah hal baru.
Menurut Prof. Ho-Fung Hung dari Universitas John Hopkins, setidaknya sejak tahun 1997, Partai Komunis Tiongkok telah mengatakan bahwa Hong Kong bukanlah koloni dalam artian sebenarnya.
Menurut partai itu, Tiongkok tidak kehilangan kedaulatannya atas Hong Kong.
Hong Kong adalah bagian dari Tiongkok sehingga konsep koloni tidak bisa diterapkan kepada Hong Kong.
Baca berita lainnya tentang Hong Kong di sini