Usai dilantik, Hadi Tjahjanto langsung mengatakan tiga masalah yang ingin dia tuntaskan dalam waktu dekat.
Dikutip dari Kompas.com, masalah pertama ialah tentang sertifikat tanah yang saat ini baru terealisasi sebanyak 81 juta sertifikat.
“Tugas saya yang pertama adalah menyelesaian sertifikat milik rakyat di mana saat ini sudah terelasisasi sebanyak 81 juta sertifikat. Target yang ingin kita capai adalah 126 juta sertifikat,” beber Hadi usai pelantikan.
Kendati begitu, mantan Panglima TNI ini pun akan tetap melihat kembali status tanah di lapangan.
Baca: Alasan Jokowi Gantikan Mendag Lutfi dengan Zulkifli Hasan, Singgung Soal Pengalaman
Baca: Reshuffle Kabinet Indonesia Maju, Hadi Tjahjanto Menteri ATR, Zulkifli Hasan Menteri Perdagangan
“Nanti saya akan lihat apakah tanahnya masih berstatus K2 (tanah sengketa) atau K3 (tanah yang belum memenuhi syarat sehingga hanya didaftarkan). Ini akan kita selesaikan dan berkordinasi dengan instasi lain agar masalah sertifikat tanah rakyat ini bisa selesai,” kata Hadi.
Masalah kedua yang ingin ia bereskan ialah sengkata tanah.
Dia menilai di lapangan terjadi overlapping kepemilikian tanah antara institusi dan milik rakyat.
Kemudian, masalah ketiga adalah tentang tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
“Insyaallah dengan sinergi, saya akan bekerja sama dengan instansi terkait dan akan menyelesaikan tiga masalah tersebut,” tutur Hadi.
Baca: Anthony Albanese Terpilih Jadi PM Australia, Jokowi Kirim Ucapan Selamat
Baca: Sosok Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Marves yang Rangkap 9 Jabatan Sekaligus di Era Jokowi
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasannya memilih Hadi Tjahjanto menjadi Menteri ATR/Kepala BPN adalah lantaran rekam jejaknya saat masih menjadi Panglima TNI.
"Karena beliau dulu sebagai mantan Panglima (TNI) menguasai teritori, kita juga tahu, Pak hadi kalau ke lapangan kerjanya sangat detail," kata Jokowi usai proses pelantikan.
Jokowi membeberkan telah meminta Hadi untuk segera menyelesaikan persoalan sengketa lahan dan masalah sertifikat tanah, termasuk soal proyek pembangunan IKN.
"Urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah dan sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Yang kedua urusan sertifikat. Termasuk di dalamnya urusan tanah yang berkaitan dengan IKN," kata Jokowi.
Baca lengkap soal Hadi Tjahjanto di sini