Terlebih, Sandiaga mengingatkan bahwa kondisi perekonomian masyarakat saat ini baru saja bangkit dari pandemi Covid-19.
"Di saat sekarang dengan keadaan ekonomi yang berat, kita harus betul-betul berempati kepada masyarakat agar kebangkitan ini terus kita tingkatkan," kata Sandi saat ditemui usai rapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (10/6/2022), dikutip dari Kompas.com.
Sandia mengakui bahwa pihaknya menerima masukan dari anggota Komisi IX terkait rencana kenaikan tarif naik stupa itu.
Komisi IX mengingatkan agar rencana tersebut juga turut memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan kelestarian budaya.
"Masukan dari anggota dan pimpinan Komisi X DPR adalah kami sepakat bagaimana kebijakan yang diambil berpihak kepada kelestarian budaya, memastikan bahwa kondisi Candi Borobudur dalam keadaan yang tentunya akan menjaga dan harapannya adalah kebutuhan masyarakat kita yang mulai bangkit ini bisa kita jaga dengan baik," ungkapnya.
Kemudian, Sandi menambahkan rencana kenaikan itu juga perlu melibatkan stakeholders seperti instansi pemerintah daerah.
Baca: Polemik Harga Tiket Naik Stupa Borobudur, Walubi Minta Umat Buddha Dapat Keringanan
Baca: Tokoh Agama Sebut Umat Buddha Rakyat Kecil Tidak Sanggup Beli Tiket Mahal untuk Ibadah di Borobudur
Pelibatan itu agar rencana kenaikan tidak menjadi beban bagi masyarakat sekitar Candi Borobudur yang berprofesi di dunia pariwisata.
"Komisi X mengingatkan bahwa melibatkan masukan dari stakeholders dinas daerah kabupaten/provinsi yang tentunya akan kita gunakan untuk mengambil keputusan yang pasti berpihak pada kelestarian dari Candi Borobudur itu," ucapnya.
"Dan juga bagi kesejahteraan masyarakat agar lapangan kerja yang tercipta," sambung Sandiaga.
Seperti diketahui, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pihaknya menunda rencana membuat kebijakan tarif tiket Rp 750.000 untuk naik ke stupa Candi Borobudur bagi turis lokal.
Ia bakal memperhatikan berbagai masukan dan saran dari masyarakat terlebih dahulu sebelum memutuskan kepastian tarif tersebut.