Hal ini lantaran Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves )ini mengumumkan, kenaikan tarif Candi Borobudur, dikenakan sebesar Rp 50.000.
Untuk biaya menaiki wilayah Candi Borobudur naik menjadi Rp 750.000 untuk wisatawan lokal, 100 dollar AS atau setara Rp 1,4 juta lebih untuk wisatawan mancanegara (wisman), dan khusus untuk pelajar sebesar Rp 5.000.
Bahkan Luhut Binsar Pandjaitan kerap disebut sebagai menteri segala urusan.
Nama Luhur masuk dalam pencarian Google hingga jadi trending dengan kata kunci 'Luhut Menteri Apa?' , Senin (6/6/2022).
Lantas apa saja jabatan yang diurus oleh Luhut Binsar Pandjaitan hingga disebut sebagai menteri segala urusan?
Baca: DPR Imbau Luhut Evaluasi Harga Tiket Candi Borobudur : Pendapatan dan Pengunjung Bakal Turun
Baca: Tiket Masuk Candi Borobudur Naik, Wisatawan Lokal Bayar Rp 750 Ribu, Begini Penjelasan Luhut
Ini dia, Tribunnews wiki berhasil merangkum 9 jabatan yang saat ini diduduki oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves ) Luhut Binsar Pandjaitan:
1. Menko Kemaritiman dan Investasi
Jabatan utama Luhut di kabinet Indonesia Maju saat ini adalah Menko Kemaritiman dan Investasi.
Sebenarnya, ini adalah kedua kali purnawirawan jenderal TNI menduduki jabatan yang sama.
Pada periode pertama Jokowi menjabat, Luhut menjadi Menko Bidang Kemaritiman sejak 27 Juli 2016 menggantikan Rizal Ramli.
Kemudian, Luhut terpilih lagi dalam jabatan yang sama saat periode kedua Jokowi sebagai presiden.
Selama menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut juga pernah menjadi menteri ad interim alias menteri sementara.
Hal ini dilakukan Luhut karena menteri yang digantikannya untuk sementara sedang berhalangan, sakit, atau terjerat kasus.
Total, Luhut pernah menjadi menteri ad interim selama tiga kali.
Pertama, pada Agustus 2016, Luhut ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Hal ini karena Menteri ESDM saat itu, Arcandra Tahar diberhentikan dengan hormat karena polemik status kewarganegaraannya.
Luhut juga pernah menjadi Menteri Perhubungan karena Budi Karya Sumadi terpapar virus corona di awal pandemi 2020.
Tak berhenti sampai di situ, Luhut juga pernah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.
Menteri KKP saat itu, Edhy Prabowo ditangkap KPK pada November 2020.
Adapun alasan yang menjelaskan kenapa Luhut yang menjadi menteri ad interim, karena kementerian yang dipimpin Luhut membawahi tujuh Kementerian/lembaga.
Yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian KKP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(LHK), Kementerian Parekraf, dan Kementerian Investasi.
Baca: Ditunjuk Jokowi untuk Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insyaallah Akan Beres, yang Penting Selesai
Baca: Luhut: Elon Musk Janji Ubah Jadwalnya Demi Temui Jokowi di AS pada 14 Mei 2022
Jabatan Luhut lainnya adalah Ketua Tim Nasional P3DN yang dibentuk pada September 2018.
Penunjukan pria yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura itu disahkan lewat Keppres No 24 Tahun 2018.
Dikutip dari setkab.go.id, tugas tim yang dipimpin Luhut adalah melakukan pemantauan penggunaan produksi dalam negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah, termasuk BUMN dan BUMD.
Tugas lainnya adalah melakukan promosi dan sosialisasi mengenai penggunaan produksi dalam negeri hingga mengawasi implementasi konsistensi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada produk barang/jasa.
Pada awal mewabahnya pandemi, Jokowi membentuk Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).
KCP-PEN adalah komite yang dibentuk dalam pemulihan ekonomi dan penanggulangan penyakit Covid-10 dan Pandemi Covid-19 di Indonesia
Komite ini diketuai oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, diikuti oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua pelaksana.
Sementara jabatan Luhut dalam komite ini adalah Wakil Ketua KCP-PEN.
Luhut juga terlibat aktif dalam setiap kebijakan penanganan Covid-19, termasuk dalam penentuan kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan untuk menekan laju penularan.
Selama masa pandemi, Luhut juga memimpin langsung penanganan Covid-19 di wilayah Jawa-Bali.
Dikutip dari Kompas.com, saat kasus Covid-19 melonjak pada Juli 2021, Jokowi menunjuk Luhut sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.
Istilah PPKM Darurat kemudian berganti menjadi PPKM Level 1-4. Kendati demikian, Luhut tetap menjadi Koordinator PPKM di Jawa-Bali.
Setiap dua minggu sekali, Luhut juga memimpin rapat evaluasi terkait pelaksanaan PPKM di Jawa-Bali dan akan mengumumkan hasilnya kepada masyarakat.
Lagi-lagi, Luhut dipercaya Jokowi untuk memimpin tugas baru sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional pada 22 Juni 2021.
Adapun tim ini bertugas mewadahi koordinasi antara kementerian atau lembaga dengan pemerintah daerah dalam rangka penyelamatan danau.
Penyelamatan danau ini melalui upaya mengendalikan kerusakan, menjaga, memulihkan, dan mengembalikan kondisi dan fungsi badan air danau, daerah tangkapan air, dan sempadan danau.
Dengan demikian, hal ini bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Sementara tugas Luhut dalam tim tersebut adalah memberikan arahan dalam pencapaian, pemantauan, dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan strategi penyelamatan danau prioritas nasional.
Selain itu, dewan pengarah akan menyampaikan laporan pelaksanaan penyelamatan danau prioritas nasional kepada Presiden.
Pada 8 September 2021, Jokowi menandatangani Kepres tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).
Dalam tim itu, Luhut juga ditunjuk sebagai ketua untuk mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan UMKM.
Tim yang dipimpin Luhut itu bertugas meningkatkan aktivitas produksi dan konsumsi produk buatan dalam negeri.
Termasuk menyelaraskan program Gernas BBI dengan kampanye publik hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencapaian target Gernas BBI.
Luhut juga masih diberi tugas tambahan oleh Jokowi untuk memimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Pemberian tugas ini dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.
Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan.
Baca: Heboh Elon Musk Pakai Kaos saat Temui Luhut Cs yang Berjas Rapi, Netizen: Kayak Baru Bangun Tidur
Baca: Setelah Resmi Beli Twitter Rp634 Triliun, Elon Musk Bertemu Luhut di Pabrik Tesla, Ini yang Dibahas
Mandat baru yang diemban Luhut adalah Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Penunjukan ini melalui Perpres Nomor 53/2022 yang diteken pada 6 April 2022.
Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional dan berkedudukan di ibu kota negara RI.
Adapun satu di antara fungsi Dewan SDA Nasional di antaranya koordinasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya air tingkat nasional.