Merespons bantahan tersebut, KPK menyebut bantahan Ade Yasin adalah hal yang biasa.
"Itu hal lumrah dan umum disampaikan, hak yang bersangkutan," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (28/4/2022).
Ali berujar bahwa KPK telah menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam menaikan status penyelidikan menjadi penyidikan.
"Tentu, juga sudah mengantongi berbagai bukti yang kuat dan cukup menurut ketentuan hukum," tutur Ali.
Ia mengharapkan seluruh pihak supaya kooperatif dalam proses penyidikan perkara.
"Kepada tersangka dan pihak-pihak yang dipanggil KPK agar kooperatif menerangkan apa adanya di hadapan tim penyidik," kata Ali, dikutip Kompas.com.
Diberitakan sebelumnya, Ade Yasin mengklaim bahwa yang melakukan upaya suap adalah bawahannya.
Ade mengaku tak memberi perintah untuk memberi suap auditor BPK Jabar agar laporan keuangan Pemkab Bogor memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Sebagai pemimpin, saya harus siap bertanggung jawab," kata Ade, Kamis.
"Itu inisiatif dari mereka, jadi ini namanya IMB ya, inisiatif membawa bencana," ujarnya.
Baca: Bupati Bogor Ade Yasin Kena OTT KPK, Ridwan Kamil: Saya Kaget dan Sangat Prihatin
KPK menetapkan total delapan tersangka dalam kasus dugaan suap menyuap yang menjerat Bupati Bogor Ade Yasin.
Kedelapan tersangka tersebut adalah Bupati Bogor Ade Yasin, Sekdis Dinas PUPR Kab. Bogor Maulana Adam, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kab. Bogor Ihsan Ayatullah, dan PPK pada Dinas PUPR Kab. Bogor Rizki Taufik.
Kemudian, KPK juga menetapkan empat pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat yang menjadi tim auditor pemeriksa laporan keuangan Pemkab Bogor, yaitu Anthon Merdiansyah selaku Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis, Arko Mulawan selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kab. Bogor.
Lalu, ada juga Hendra Nur Rahmatullah Karwita selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa, dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa.
Mereka semua ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan audit laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat tahun anggaran 2021.
"Tersangka sebagai pemberi AY (Ade Yasin) Bupati Kabupaten Bogor 2018-2023," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/4/2022) dini hari.
Baca: Profil Ade Yasin, Bupati Bogor yang Terjaring OTT KPK, Pernah Jadi Pengacara yang Bela Warga Miskin
Dalam kesempatan itu, Firli juga menjelaskan peran Ade Yasin dalam kasus suap menyuap ini.
Kasus tersebut bermula dari keinginan Ade agar laporan keuangan Pemkab Bogor kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).
Politisi PPP itu sebelumnya mendapatkan laporan bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek dan bisa berdampak pada kesimpulan disclaimer.
Kemudian dia meminta diupayakan Pemkab Bogor kembali meraih predikat WTP.
Hal tersebut lalu membuat anak buah Ade bergerak melakukan kongkalikong dengan auditor BPK Perwakilan Jawa Barat untuk memuluskan predikat WTP itu.
Tim auditor sejak awal disusun dan dikondisikan hanya untuk memeriksa SKPD tertentu yang tak membuat laporan keuangan Pemkab Bogor jelek.
Akan tetapi, dalam pelaksanaan audit itu, SKPD yang diperiksa auditor BPK juga menemukan adanya kejanggalan dalam proyek pembangunan jalan di kawasan Pakansari senilai Rp96,4 miliar di Dinas PUPR.
Kesepakatan pun dibuat. Uang pelicin bagi para auditor BPK disiapkan.
Baca: Ade Yasin
KPK memperkirakan nilai suap mencapai Rp 1,9 miliar dengan adanya pemberian uang mingguan selama proses pemeriksaan berlangsung dari bulan Februari-April 2022.
Bupati Bogor Ade Yasin dan beberapa pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ade Yasin ditangkap dalam giat tangkap tangan di daerah Jawa Barat yang dilakukan KPK sejak Selasa (26/4/2022) malam hingga Rabu (27/4/2022) pagi.
Penangkapan adik dari eks Bupati Bogor Rahmat Yasin itu diduga ada unsur pemberian dan penerimaan suap.
(tribunnewswiki.com/Rakli Almughni)
Baca lebih lengkap seputar berita terkait lainnya di sini