Para mahasiswa itu meminta Luhut untuk membuka big data soal 110 juta warganet yang ingin Pemilu 2024 ditunda.
Namun, Luhut enggan membuka big data tentang penundaan Pemilu 2024 tersebut.
"Dengerin, saya punya hak juga untuk tidak menge-share sama kalian. Tidak ada masalah, kenapa harus ribut. Kamu harus belajar berdemonstrasi ke depannya," kata Luhut saat berdebat dengan mahasiswa, seperti dilansir dari Kompas.com.
Baca: Luhut Binsar Pandjaitan
Para mahasiswa yang mendengar jawaban Luhut itu pun tetap bersikeras meminta dia membuka big data tersebeut.
Pasalnya, menurut mereka, Luhut yang notabene pejabat publik sudah seharusnya mempertanggungjawabkan soal pernyataan big data itu.
"Kita sepakat berbeda pendapat, tapi Bapak pejabat publik perlu mempertanggungjawabkan big data ke kami semua," ucap mahasiswa.
"Apa hak kewajiban saya mempertanggungjawabkan? Seakan-akan pejabat publik mengizinkan tiga periode. Kamu berasumsi, itu tidak boleh," jawab Luhut.
Baca: Luhut Mengaku Berutang Budi kepada Mbak Sur, ART-nya yang Putuskan Pensiun Usai 37 Tahun Bekerja
Baca: Jokowi ke Para Menterinya: Jangan Ada Lagi yang Suarakan Penundaan Pemilu-Perpanjangan Masa Jabatan!
Luhut pun menegaskan kepada para mahasiswa bahwa pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.
Akan tetapi, para mahasiswa masih tidak puas dengan pernyataan singkat dari Luhut.
Luhut pun terus didesak oleh para mahasiswa untuk membuka big data tersebut.
Bahkan, para mahasiswa UI itu menyebut Luhut bersikap otoriter.
"Kami minta dibuka!" teriak salah satu mahasiswa.
"Dengerin kamu anak muda, kamu enggak berhak juga nuntut saya, karena saya juga punya hak untuk tidak memberi tahu," kata Luhut.
"Otoriter nih," teriak mahasiswa.
"Kalau otoriter, saya enggak samperin kamu," jawab Luhut.
(tribunnewswiki.com/Rakli Almughni)
Baca lebih lengkap seputar berita terkait lainnya di sini